GRESIK I bidik.news – Fraksi di DPRD Kabupaten Gresik melontarkan sejumlah kritik terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Mulai dari defisit anggaran yang mencapai Rp 321,8 miliar, belum terpenuhinya alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen, hingga efektivitas penggunaan anggaran untuk program prioritas daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Fraksi DPRD Gresik, Danang Suwantoro, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Gresik terkait Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Gresik, Senin (9/11/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah struktur RAPBD 2027 yang masih mengalami defisit cukup besar. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,2 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 3,5 triliun. Selisih keduanya mengakibatkan defisit sekitar Rp 321,8 miliar.
Pemerintah Kabupaten Gresik merencanakan penutupan defisit tersebut dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2026.
Namun, skema pembiayaan tersebut justru memunculkan pertanyaan dari Fraksi di DPRD Gresik. Pasalnya, ketergantungan terhadap SiLPA dinilai perlu dikalkulasi secara matang agar tidak menimbulkan risiko terhadap kesinambungan fiskal daerah.
“Menyangkut penutupan defisit Rp 321,8 miliar murni menggunakan SiLPA, apakah pemerintah telah melakukan kalkulasi yang sangat cermat dan hati-hati? Mengingat di tahun 2026 kita baru saja menerapkan kebijakan SiLPA by Design yang cukup besar, apakah tidak berisiko jika APBD 2027 kembali mengandalkan SiLPA sebagai sumber pembiayaan utama?” ungkap Danang.
Selain mempertanyakan skema pembiayaan defisit, juga meminta Pemkab Gresik memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam RAPBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp 1,643 triliun atau sekitar 50,42 persen dari total pendapatan daerah. Sementara kontribusi pendapatan transfer masih berada di angka 49,58 persen.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyampaikan strategi konkret untuk menggali potensi pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada.
Soroti Belanja Infrastruktur yang Belum Capai 40 Persen
Persoalan lain yang menjadi catatan serius Fraksi adalah alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik. Dalam RAPBD 2027, anggaran untuk sektor tersebut tercatat sebesar Rp 1,2 triliun atau 38,17 persen dari total belanja daerah.
Angka itu masih berada di bawah ketentuan minimal 40 persen. Fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai penyebab belum terpenuhinya target tersebut.
“Mengapa di tahun 2027 ini target 40 persen tersebut masih belum tercapai? Apakah ada kendala struktural dalam perencanaan belanja modal daerah?” tutur Danang.
Tidak hanya itu, fraksi juga meminta transparansi terkait tambahan belanja sebesar Rp 11 miliar yang masuk dalam rancangan anggaran. Tambahan tersebut meliputi operasional TPST Belahanrejo sebesar Rp 3,68 miliar, pengadaan peralatan radiologi RSUD Umar Mas’ud sebesar Rp 4,5 miliar, serta honor masyarakat sebesar Rp 2 miliar.
Hal tersebut dapat dinilai setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan terperinci, terutama menyangkut urgensi kebutuhan, sasaran penggunaan, serta kepastian sumber pembiayaannya.
Tak hanya menyoroti postur anggaran, fraksi di DPRD Gresik juga mengingatkan pentingnya kesiapan pelaksanaan proyek strategis daerah pada 2027.
Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan, program Gresik Bebas Banjir tahap kedua, serta penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Menurutnya, program-program tersebut harus didukung perencanaan yang matang, kesiapan teknis, serta target penyelesaian yang terukur. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi juga memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai Rp 322,26 miliar.
Dari total tersebut, sektor pendidikan memperoleh alokasi Rp 212,8 miliar, sedangkan sektor pekerjaan umum mendapatkan Rp 38,2 miliar.
Fraksi juga mengingatkan agar penggunaan anggaran SPM tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Bagaimana strategi Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari alokasi SPM ini benar-benar dibelanjakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran?” pungkasnya.
Di sisi lain, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1,13 triliun juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan target tersebut realistis sekaligus didukung langkah optimalisasi penerimaan yang terukur.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi di DPRD Gresik menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun RAPBD 2027. Besarnya anggaran belanja, menurut mereka, harus diimbangi kemampuan pendapatan daerah, disiplin fiskal, serta efektivitas program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Gresik. (adv)
