SURABAYA l bidik.news – Komposisi belanja dalam APBD Jawa Timur 2027 menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pasalnya, di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, porsi belanja modal justru hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menilai struktur anggaran tersebut perlu menjadi perhatian serius. Sebab, ruang fiskal yang terbatas semestinya diarahkan lebih optimal untuk membiayai program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” katanya usai Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11).
Dalam dokumen APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,637 triliun. Namun, penambahan anggaran dibandingkan Nota Keuangan awal sekitar Rp213,112 miliar hampir seluruhnya terserap untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya keberpihakan struktur anggaran terhadap belanja yang mendorong pembangunan aset dan infrastruktur daerah.
“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2027, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun.
Angka tersebut naik sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal, tetapi kenaikannya seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen.
“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” tegas Deni.
Fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga mengingatkan pemerintah provinsi agar berhati-hati dalam menyusun skema pembiayaan defisit. APBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup melalui perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, angka SiLPA tersebut masih berupa proyeksi sehingga perlu disiapkan skenario fiskal apabila realisasinya tidak sesuai perkiraan.
“Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari,” imbuhnya.
Sorotan lainnya tertuju pada anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam APBD 2027, anggaran lembaga pengawasan internal tersebut turun 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar.
Padahal, penguatan pengawasan dibutuhkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pengawasan tidak boleh dipandang sebagai fungsi administratif semata. Pengawasan harus menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” pungkas Deni.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis, yakni penyelarasan dokumen anggaran akhir, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Fraksi PDI Perjuangan berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna, tetapi benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2027. ( Rofik )
