SURABAYA l bidik.news– Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2025 DPRD Jatim , H. Ubaidillah, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan LKPJ Gubernur merupakan manifestasi dari iklim demokrasi yang sehat.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, berbagai tanggapan dan pandangan kritis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Jatim terhadap laporan Gubernur merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan (controlling). Hal ini diperlukan guna memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai koridor dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Gus Ubaid sapaan akrab H.Ubaidillah, kekuasaan yang berjalan tanpa adanya ruang kritik berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi. Ia memandang perbedaan pendapat yang muncul selama rapat paripurna sebagai dinamika yang wajar dan patut dihargai oleh semua pihak.
“Ini bagian dari proses yang sehat. Karena kekuasaan tanpa ada kritik, maka demokrasi menjadi tidak sehat. Inilah wujud nyata DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas,” ujar Ubaidillah saat ditemui pasca-sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim pada Rabu ( 13/5/2026).
Ia menambahkan, meski DPRD sangat mengapresiasi kerja keras Gubernur beserta jajaran eksekutif, legislatif tetap berkewajiban memberikan sudut pandang yang objektif dan kritis.
“Kalau Gubernur hanya mendengar dari anak buahnya, takutnya yang dikasih tahu hanya yang manis-manis saja. Kalau mendengar dari DPRD, dari berbagai macam fraksi, ya begitulah realita seperti apa yang dilihat teman-teman di lapangan. Ini murni bagian dari check and balance,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ketua Garda Bangsa Jatim ini mengungkapkan bahwa pandangan akhir yang disampaikan fraksi-fraksi bukanlah penilaian instan, melainkan hasil dari pendalaman materi yang sangat komprehensif.
Tim Pansus, baik Pansus BUMD maupun Pansus LKPJ, telah menggelar serangkaian rapat maraton selama satu bulan penuh untuk membedah setiap detail laporan pertanggungjawaban Gubernur.
“Kami melakukan rapat maraton selama 30 hari di setiap Pansus. Hasilnya adalah apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi di paripurna,” terangnya.
Apalagi sidang paripurna tersebut juga diwarnai dengan kehadiran elemen mahasiswa , Menanggapi hal ini,Gus Ubaid justru meresponsnya dengan positif. Menurutnya, kehadiran kaum intelektual muda di ruang sidang adalah momentum edukasi politik yang sangat baik.
“Enggak apa-apa, sekalian agar mahasiswa tahu bahwa Jawa Timur ya begini dinamikanya. Pemerintahnya bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Tidak semuanya sekadar nurut kepada Gubernur. Kalau salah, DPRD akan bilang salah. Tapi kalau benar, kita pasti akan mengapresiasi,” tegasnya.
Maka itu , Ubaidillah menaruh harapan besar agar seluruh temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus LKPJ dapat diakomodasi sebagai masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Semoga temuan dari Pansus LKPJ ini menjadi masukan berarti bagi Pemprov, agar roda pemerintahan di Jawa Timur bisa berjalan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” pungkas Gus Ubaid asal Dapil 4 meliputi Banyuwangi , situbonda dan bondowoso. ( Rofik )
