SURABAYA l bidik.news – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui penyusunan APBD Jatim 2026. Namun, juru bicara fraksi, Budiono, menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan analisis terhadap proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.
Dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11), Budiono menyampaikan sejumlah analisa fraksinya. Pertama, Fraksi Gerindra mencatat bahwa pendapatan daerah pada APBD 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya. “Meski menurun, pemerintah provinsi dinilai masih berupaya menjaga target kinerja pembangunan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang 66 persen dari total pendapatan,” katanya.
Kedua, optimalisasi pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih menjadi penopang utama PAD. Fraksi Gerindra mendorong adanya penguatan digitalisasi pengawasan dan pelaporan pajak, serta pemutakhiran basis data wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan.
Ketiga, Budiono juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang turun drastis sebesar Rp2,8 triliun atau 24 persen dibandingkan alokasi 2025. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya DAU, DAK, dan DBH, sehingga berpotensi menekan pendanaan program prioritas di Jawa Timur.
“Keempat, Fraksi Gerindra meminta BPKAD untuk lebih agresif memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu penopang PAD. Aset yang idle disarankan untuk segera didorong pemanfaatannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Digitalisasi database aset juga dinilai penting untuk memperkuat akurasi pengelolaan,” terangnya.
Kelima, lanjut Budiono, kinerja BUMD menjadi perhatian tersendiri. Fraksi menilai BUMD harus beroperasi lebih efisien dan mampu meningkatkan kontribusi dividen. “Upaya seperti renegosiasi kontrak kerja sama, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi aset BUMD diminta segera dilakukan,” tegasnya.
Budiono menambahkan keenam, meski belanja modal menurun, sektor infrastruktur diminta tetap menjadi prioritas. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus tetap dijaga agar tidak mengganggu pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketujuh Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya reformasi fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal, terutama melalui percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” terangnya.
“Dari analisa tersebut Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi yakni Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah, Revitalisasi BUMD, Pengelolaan Aset Daerah, Konsolidasi Belanja, Evaluasi Program,” pungkasnya. ( Rofik )
