SURABAYA l bidik.news – Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp28.263 Triliun. Angka tersebut terdapat dalam nota keuangan oleh Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,240 triliun, pendapatan transfer Rp10,994 triliun, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah Rp28,15 miliar.
Proyeksi tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika. Dia menambahkan kalau fraksinya memberikan sejumlah usulan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Pertama, peningkatan PAD bisa ditambah dari cukai rokok. Diketahui lebih dari 60 persen bea cukai hasil tembakau nasional berasal dari Jawa Timur,” katanya.
“Hanya saja, dari kontribusi tersebut, daerah di Jawa Timur hanya menerima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp3,2 triliun. Maka dari itu Fraksi Partai Golkar mendorong agar Pemprov meminimalisir peredaran rokok ilegal dan meminta Pusat untuk menerbitkan regulasi terkait pengenaan pungutan pajak rokok melalui pita cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan 3. “Jika cukai SKM 3 dapat terealisasi, bisa menambah bagi hasil untum pemprov sampai sekitar Rp 1,5 Triliun lagi. Di sisi lain, tidak perlu membunuh industri kecil di bidang tersebut,” katanya.
Yudha menambahkan untuk cukai jika pemerintah pusat bisa menerbitkan cukai baru SKM golongan III dengan harga Rp 300 per batang, bisa menaikkan penerimaan bea cukai dari Jatim sebesar Rp 46 Triliun.
Lebih lanjut Yudha menambahkan perkembangan penerimaan PAD sektor pajak dan retribusi, pada tahun 2025 terjadi penurunan drastis tetapi masih disumbang penerimaan dari Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pungutan. “Tetapi akumulasi penerimaan tahun 2025 tetap turun signifikan, karena itu kebijakan Opsen MBLB harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan. Pemprov Jatim harus bisa menangkap peluang, cermat dan cepat dalam proses perijinan, serta perbarui satuan angka pungutannya, karena satuan angka tersebut masih cukup rendah,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Yudha, Fraksi Partai Golkar terus melakukan evaluasi kinerja BUMD dan mengambil langkah-langkah yang signifikan agar benar-benar dapat menjadi Badan Usaha yang produktif. “Untuk mengoptimalkan peran dan kapasitas BUMD maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga/badan pembina BUMD sebagai sektor unggulan yang lebih kuat fokus mencermati kinerja perusahaan. Kemudian dibentuk Pansus DPRD yang membuka kinerja BUMD. Dan ketiga, dibentuk BUMD Pangan yang konsisten dengan kepentingan membangun ketahanan pangan dan merealisasikan konsep Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara,” tutupnya. ( Rofik )
