SURABAYA l bidik.news – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim menyatakan dukungan penuh terhadap pengoperasian kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang semula dijadwalkan meluncur pada 16 Juni mendatang, namun harus tertunda.
Menurutnya, kehadiran moda transportasi laut tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarprovinsi, khususnya antara Jawa Timur dan Bali.
“Secara prinsip, kami Komisi D tetap mendukung capaian transportasi, baik darat, laut, maupun udara yang menghubungkan Jatim ke provinsi lain,” ujar Halim, Jumat (13/6/2025).
Namun, Halim menyoroti persoalan krusial yang menjadi kendala peluncuran kapal cepat tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Pemerintah Kota Denpasar menyebut belum adanya komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim maupun pihak swasta terkait operasional kapal cepat tersebut.
“Kami kira tidak mungkin Pemprov Jatim belum melakukan komunikasi. Pasti ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu di-clear-kan. Maka, duduk bersama adalah solusi yang kami dorong,” tegas politisi Gerindra ini.
Dia menekankan, rute laut baru ini menawarkan efisiensi waktu yang signifikan, hanya sekitar 2,5 hingga 3 jam dari Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan, Sanur, Denpasar.
Hal ini tentu lebih cepat dibandingkan rute darat melalui Ketapang–Gilimanuk–Denpasar yang bisa memakan waktu 4–7 jam, tergantung kondisi lalu lintas.
“Adanya kapal cepat ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan wisatawan. Maka, sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkot Denpasar, dan pihak operator mutlak diperlukan agar peluncurannya tidak kembali tertunda,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono menjelaskan alasan penundaan ini. Menurutnya penundaan ini terjadi karena masih ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh pihak Pemerintah Kota Denpasar. “Masih prepare di Pemkot Denpasarnya, menyiapkan semuanya,” jelasnya. ( Rofik )
