SURABAYA l bidik.news – Fenomena urbanisasi pasca Idul Fitri kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah datang ke kota besar tanpa bekal keterampilan yang memadai.
Menurut Fuad, momentum Lebaran kerap dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengadu nasib di kota, termasuk di Surabaya. Harapan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi menjadi alasan utama arus urbanisasi terus terjadi setiap tahun.
“Urbanisasi pasca Lebaran itu pasti terjadi. Banyak masyarakat ingin mencari peluang kerja di kota untuk pendapatan yang lebih baik,” ujar Fuad, Minggu (29/03/26).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persaingan kerja di perkotaan sangat ketat. Tanpa keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri atau rumah tangga, para pendatang justru berpotensi menghadapi kesulitan.
“Harapan kami, yang datang ke kota tidak sekadar coba-coba atau ikut-ikutan. Mereka harus punya skill dan kemampuan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha atau perusahaan,” tegasnya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menilai, jika urbanisasi tidak diantisipasi dengan baik, justru dapat memicu persoalan sosial baru. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, pendatang tanpa keterampilan berisiko menjadi pengangguran di kota.
“Jangan sampai niat mencari kerja malah berujung menganggur karena kalah bersaing. Ini yang bisa memicu permasalahan sosial,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi muda ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Timur. Ia menyebut, ketimpangan antar daerah menjadi salah satu faktor utama pendorong urbanisasi.
“Harapannya, pemerataan ekonomi bisa terwujud di seluruh daerah di Jawa Timur. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mencari penghidupan,” jelasnya.
Dengan pemerataan tersebut, daerah-daerah yang selama ini tergolong kurang berkembang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja sendiri bagi warganya.
“Kalau ekonomi di daerah sudah merata dan berkembang, maka urbanisasi bisa ditekan. Masyarakat bisa tetap tinggal dan bekerja di daerah asalnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia saat ini dihuni sekitar 2,9 hingga 3,1 juta jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 8.000–9.000 jiwa per kilometer persegi. Dengan luas wilayah sekitar 350 km², kondisi ini menempatkan Surabaya sebagai kota dengan tekanan kependudukan yang cukup tinggi.
Tak hanya itu, Surabaya juga menjadi pusat kawasan metropolitan Gerbangkertosusila yang mencakup Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dan Mojokerto, dengan total populasi mencapai 9 hingga 10 juta jiwa.
Dari sisi pertumbuhan, peningkatan jumlah penduduk Surabaya tidak semata berasal dari kelahiran, melainkan didorong oleh arus urbanisasi. Setiap tahun, terutama pasca Idul Fitri, ribuan pendatang baru masuk ke kota ini untuk mencari peluang kerja.
Mayoritas berasal dari wilayah seperti Madura, Tapal Kuda, Jawa Tengah, hingga Indonesia Timur.
Meski pertumbuhan alami hanya sekitar 0,5 hingga 1 persen per tahun, lonjakan urbanisasi musiman menjadi faktor utama yang mempercepat tekanan terhadap kota.
Di sisi lain, daya tarik Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa membuatnya menjadi magnet ekonomi di Jawa Timur. Namun, tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga banyak yang akhirnya terserap di sektor informal seperti UMKM, pekerja lepas, dan jasa rumah tangga.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya pengangguran, permukiman padat, hingga kemiskinan perkotaan, jika tidak diimbangi dengan pengendalian urbanisasi dan pemerataan pembangunan di daerah asal. ( Rofik )
