SURABAYA- Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meminta kepada seluruh warga keturunan Timor Timur (Timor Leste) yang sekarang berada di Jawa Timur untuk menjadikan provinsi ini sebagai rumahnya.
Permintaan in ditujukan untuk warga yang lahir atau pernah tinggal di bekas provinsi ke 27 Indonesia ini dan dalam referendum memilih Indonesia, yang sekarang menetap di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Ada warga yang punya kampung halaman atau keturunan Timor Timur yang saya harap sudah menganggap Jawa Timur sebagai rumahnya sendiri,” terang Wagub seusai menerima perwakilan warga Jatim keturunan Timor Timur di Grahadi Surabaya, Kamis (12/3).
Ditambahkan, warga Jatim keturunan Timor Timur ini tentu ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, namun terkendala keterbatasan akses pemenuhannya seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan atau lapangan pekerjaan dengan menggarap lahan pertanian atau yang sudah bekerja sebagai aparatur pemerintah.
Menjawab permintaan dan harapan dari perwakilan warga keturunan Timor Timur yang sekarang sudah membentuk organisasi Komunitas Persaudaraan Kesejahteraan Masyarakat eks Timor Timur (Koperkesmatim) ini, Emil menugaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi pendataan kepada seluruh warga Jawa Timur yang ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan warga Timor Timur.
“Pendataan ini menjadi prioritas, ada program-program yang sudah bisa diakses namun karena belum terdata dan terinformasikan maka belum termanfaatkan sambil Pemprov.menyiapkan menata cara yang inovatif melalui upaya kolaboratif untuk menjawab permintaan saudara kita ini,” tambahnya.
Ketua DPW Jatim Koperkesmatim, Silvestre C Tilman menjelaskan saat ini ada sekitar 650 Kepala Keluarga atau 2.600 an warga eks Timor Timur yang sekarang menetap di Provinsi Jawa Timur tersebar di 27 kabupaten dan kota, terbanyak di Surabaya sekitar 250 KK dan Malang 150an KK.
Mereka telah menetap di Jawa Timur selama 21 tahun lalu atau semenjak referendum rakyat Timor Timur dan memilih Indonesia, sebagai mana fakta politik provinsi itu menjadi negara Timor Leste.
“Konsekuensi dalam referendum itu memilih NKRI maka kami harus hengkang dari Timor Timur baik warga asli atau pendatang da meninggalkan apa saja yang ada, bahkan saat eksodus kami hanya bawa baju dibadan,” kenang Sily, yang bekerja sebagai ASN di RS. Paru Karang Tembok Surabaya ini.
Menurutnya, mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur ini bertujuan untuk silaturahmi dan juga menyampaikan sebagai sesama warga Jawa Timur yang mempunyai hak dan kewajiban sama pula bahkan warga eks Timor Timur ini taat hukum dengan tidak melakukan tindakan yang mengganggu kamtibmas.
Diakuinya, saat ini pihaknya sangat terbatas untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan hidup seperti yang dijelaskan oleh Wakil Gubernur dan pihaknya bersyukur Pemerintah Provinsi akan berusaha untuk memfasilitasi melalui program pembangunan yang sudah ada.
