SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak meminta organisasi Kepramukaan tidak menjadi tempat kepentingan politik. Sebab Pramuka adalah organisasi independen.
Karenanya Sahat meminta supaya posisi Ketua Kwarda Jatim ditinjau ulang untuk tidak lagi menjadi jabatan exofficio Wagub Jatim.

Ini ditandaskan Sahat, menanggapi posisi Ketua Kwarda Pramuka Jatim yang kosong pasca ditinggalkan mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf karena masa jabatannya berakhir, dan kabarnya diincar oleh Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak

“Kita tahu rata-rata Wagub itu akan maju di Pilgub Jatim. Karenanya kalau dia sebagai Ketua Kwarda Pramuka, maka pramuka yang merupakan organisasi independent harusnya jauh dari jabatan politik,” jelas politisi asal Partai Golkar, Jumat (2/10).

Sebaliknya, dia menyarankan supaya ketua Kwarda pramuka Jatim diberikan pada kepala OPD seperti Kadis Pendidikan atau Dinas Pariwisata.

“Saya secara pribadi minta mulai sekarang Ketua Kwarda Pramuka dipegang oleh kepala OPD dan tidak lagi Wagub. Mengingat, pramuka sebagai organisasi independent dan tidak boeh dibawa ke ranah politik,” pungkas Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim.

Sekedar diketahui, jabatan ketua Kwarda Pramuka Jatim tengah ramai diperebutkan oleh Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak karena ada selentingan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hendak memberikan jabatan tersebut kepada seorang pengusaha tebu asal Jember, Arum Sabil yang notabene ikut mendukung saat Pilgub Jatim 2018 lalu.

Terlebih sudah menjadi kewajaran selama dua dekade ini jabatan ketua Kwarda Jatim diberikan kepada Wagub Jatim. Sebagai contoh era Wagub Jatim Soenarjo kemudian berlanjut di era Gus Ipul (Saifullah Yusuf).

Wagub Emil Elistianto Dardak paska menerima amanah menjadi Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim nampaknya menimbulkan resistensi yang cukup tinggi baik dengan Gubernur maupun kalangan DPRD Jatim, sehingga jabatan ketua Kwarda Pramuka Jatim banyak disoal kalau diberikan kepada mantan Bupati Trenggalek ini. ( rofik)