MALANG l bidik news-Dugaan Monopoli Proyek di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, menjadi perbincangan publik pasalnya belum lama ini Persatuan wartawan Malang Raya telah menerima aduan terkait dugaan penyimpangan dan monopoli Pekerjaan Langsung (PL) yang dilakukan oleh segelintir rekanan yang selama ini menguasai beberapa proyek Pekerjaan Langsung ( PL) Bahkan Pengaturan Proyek Tender.
Sebelumnya, aduan yang diterima PWI Malang Raya tersebut tentang upaya memonopoli proyek Penunjukan Langsung (PL) salah satu OPD di lingkungan Pemkab Malang dengan mencatut nama pengusaha berpengaruh di wilayah Malang Raya.
Namun, kali ini aduan yang diterima PWI Malang Raya itu hampir sama, akan tetapi upaya monopoli Proyek baik PL maupun tender tersebut terjadi di beberapa OPD, Untuk memuluskan upaya monopoli Proyek, orang tersebut mencatut nama pengusaha yang berpengaruh di wilayah Malang Raya.
Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono mengatakan, pihaknya telah menerima aduan adanya penyimpangan dan upaya monopoli Proyek di beberapa OPD.
“Kami menerima aduan tentang penyimpangan dan upaya monopoli Proyek, dengan mencatut nama pengusaha berpengaruh di wilayah Malang Raya.
Aduan seperti ini pernah kami terima beberapa waktu lalu, tapi yang saat ini lebih parah,” ucapnya, Rabu (24/7/2024).
Cahyono menjelaskan, aduan itu karena adanya dugaan kongkalikong antara SJ dan FA, setelah mendapatkan proyek, SJ memerintahkan seseorang berinisial FA untuk mengerjakan proyek tersebut.
“Dalam aduan itu, SJ menyuruh FA mengerjakan proyek-proyek itu, agar tidak ketahuan FA membuat beberapa CV baru,” jelasnya.
Lanjut Cahyono, selain berupaya melakukan monopoli Proyek, FA yang merupakan orang kepercayaan SJ, berperan sebagai kontraktor pelaksana, namun FA diduga juga sebagai konsultan perencana.
“FA ini selain kontraktor pelaksana, diduga juga sebagai konsultan perencana, itu sudah menyalahi aturan,” tegasnya.
Perlu diketahui upaya dugaan monopoli Proyek dan kecurangan itu tidak hanya di Pemkab Malang saja. Namun, juga terjadi di wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Malang.
