SURABAYA – Menanggapi kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional ( Unas) dan menyerahkan penilaian kepada sekolah masing-masing mendapat kritikan tajam dari Fraksi NasDem DPRD Jatim.
Menurut H Muzamil Syafi, i Ketua Fraksi NasDem mengatakan bahwa kelulusan yang diserahkan kepada sekolah cenderung terjadi kamunflase dan banyak guru yang melakukan Up nilai muridnya sehingga kadang tak sesuai dengan prestasi anak secara riel.
” Kalau soal kelulusan yang membuat para guru di sekolah masing-masing di takutkan rawan transaksional. Sehingga patut di duga hasil ujian yang dikerjakan siswa tidak murni lagi, ” terang Muzamil, Selasa ( 17/12).
Di tegaskan Anggota Komisi A DPRD Jatim dalam mengelola pendidikan bukan hanya upaya meraih intelektual yang bagus saja tetapi harus bisa juga membentuk karakter bangsa yang baik karena baik buruknya suatu bangsa sangat di tentukan pada ahklaq karakter masyrakatnya.
” Hati -hati Pak Menteri karena aturan baru yang akan diterapkan dengan menyerahkan kelulusan kepada guru rawan terjadi kecurangan sehingga tidak sesuai kemampuan prestasi anak itu sendiri, ” kata Muzamil.
Seharusnya, lanjut Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim 2 periode ini bahea sebelum Mendikbud menghapus sistem UN semestinya memperhatikan beberapa aspek seperti menumbuhkan kejujuran guru dalam melakukan penilaian pada murid sekaligus menilai diri sendiri dan sekolah sesuai dengan prestasi riel.
Kemudian harus menyiapkan sistem pengganti UN tersebut secara terstruktur dan terintegrasi karena waktu setahun adalah waktu yang cepat.
” Mendikbud harus mempersiapkan guru yang berkualitas untuk bisa mendorong murid mampu menganalisa dan menjabarkan pelajaran bidang studi. Harus ada sistem reward punishme pada guru, ” pungkas Muzamil.
