GRESIK I BIDIK.NEWS – Menanggapi isu yang terjadi dilapangan terkait laporan dari beberapa Kepala Desa (Kades) yang enggan ngantor dibalai Desa karena takut diancam dan diteror oleh oknum yang mengaku LSM maupun wartawan, mendapat respon dari Komandan Kodim 0817 Letkol (Inf) Ahmad Saleh Rahanar.
Bersama ratusan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa), orang nomor satu di Kodim Gresik ini mengajak anggotanya turun ke Desa untuk merespon keresahan para kepala desa dengan bertemu lansung dan mendengarkan keluhan dan keresahan yang selama ini dialami.

Berangkat dari Makodim, rombongan lansung menuju ke balai desa Domas Kecamatan Menganti. Setelah dari desa Domas, Dandim bersama Babinsa lansung menuju Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean dan terakhir bertemu para Kades di Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo.
Dari tiga desa yang dikunjungi, Dandim 0817 mendengar secara lansung kelurahan para Kades. Mereka sering kali diteror dan diancam. Sehingga mereka sengaja tidak ngantor karena sering didatangi dibalai desa.
“Babinsa adalah mitra kerja pemerintah desa binaannya. Sesuai arahan Pangdam dan Danrem, saya diminta untuk menurunkan anggota dan Babinsa memberikan pendampingan bagi kepala desa bahkan jika perlu Babinsa akan berkantor di Desa,” tegas Dandim saat bertemu dengan pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kedamean dan sejumlah kepala desa, di Kantor Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Rabu (24/5) sore.

Ditambahkan Dandim, kehadirannya bersama ratusan prajurit (Babinsa) turun ke desa agar para Kades tidak takut jika diancam atau diteror oleh oknum yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya, agar pemerintahan desa berjalan normal dan tetap melayani masyarakat.
“Kami hadir di tengah-tengah para kades karena berital viral soal dugaan pemerasan kades. Dan kasus ini memang mendapat perhatian serius Pangdam dan Danrem. Kenapa? Karena jika dibiarkan akan mengganggu pembangunan dan berimbas terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. Untuk itulah, kami datang ke desa dan akan lebih mengoptimalkan peran Babinsa,” katanya.

Masih menurut Dandim, Babinsa diajak untuk bertemu dengan perangkat desa ini tujuannya agar mereka juga paham cara kerja wartawan yang diatur di dalam UU Pers dan ketentuan Dewan Pers, karena viralnya berita ini menjadi atensi Pangdam dan Korem.
Ditegaskan Dandim, agar kepala desa tidak takut lagi dengan teror yang biasanya mengancam akan melaporkan (seolah-olah ada kasus) ke pihak APH. Menurut Dandim siapapun orangnya jika dicari-cari kesalahannya tidak ada manusia yang tidak punya salah.

“Apalagi kepala desa mengatur masyarakat banyak, harus meratakan pembangunan dengan anggaran yang ada. Dan masyarakat tentu memiliki keinginan bermacam-macam. Nah di saat seperti ini mereka mencari-cari cari kesalahan kepala desa dengan membawa meteran lalu seolah-olah terjadi penyelewengan anggaran. Maka sekali lagi jangan takut,” tandasnya.
Dandim juga mengakui jika selama ini sesuai hasil turbanya ke para kades ternyata akibat teror dan ancaman yang ujungnya minta uang, menyebabkan para kepala desa enggan melakukan aktifitas di kantor desa. Sehingga masalah ini haris segera di selesaikan agar tidak menggangu kinerja para Kades untuk membangun desa. (him)











