SURABAYA – Puluhan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori (GTKHNK35+) datang ke DPRD Jatim, kamis (6/2). Mereka wadul ke Komisi E DPRD Jatim untuk memperjuangkan nasib mereka yang selama ini tak diperhatikan oleh pemerintah.
Menurut Ketua GTKHNK35+ Mohammad Huda, mereka datang ke dewan Jatim untuk melaporkan daftar inventaris masalah GTT dan PTT di propinsi Jatim.” Ada banyak masalah GTT dan PTT di Jatim yang perlu disampaikan ke pemerintah untuk diperhatikan nasibnya,”jelasnya.
Huda mengatakan ada beberapa masalah terkait nasib GTT dan PTT di Jatim diantaranya minimnya mutu kesejahteraan yang diberikan pemda kabupaten/kota di Jatim. “Adanya pengkotakan kepada honorer diseluruh Jatim misalnya kateguri II dan non kategori,”jelasnya.
Selain itu, kata Huda pihaknya juga berharap guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori yang berusia 35 diikut sertakan dalam perengkrutan PPPK tanpa tes sesuai masa kerja.
“ Kami juga minta keadilan mengingat jika PPPK di wilayah Jatim masuk, akan sangat membuati kehilangan tugas jam mengajar dari guru PTT dan GTT di Jatim,”jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Sri Subianti mengatakan pihaknya mendukung langkah GTKHNK 35+ dalam memperjuangkan nasibnya.
“Kami akan kawal penuh para GTT dan PTT di Jatim untuk memperjuangkan sampai hak-hak mereka dipenuhi oleh pemerintah,”jelas politisi asal Partai Demokrat ini.
Wanita yang juga ketua FPD DPRD Jatim ini menambahkan sudah saatnya nasib GTT dan PTT diperhatikan oleh pemerintah, khususnya soal kesejahteraan.”selama masih sesuai dengan sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, maka kami akan kawal kepentingan mereka sampai aspirasi mereka direalisasi,”tandasnya.
