JAKARTA-Politik negara yang dilakukan TNI mulai menunjukan taringnya. Sebagai tugas pokok menjaga NKRI dan keutuhan bangsa menjadi harga mati bagi TNI untuk mempertahankan Indonesia.
Hal ini terlihat dari pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman terhadap prilaku politik yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) yang dianggap mengganggu keutuhan bangsa, sepulangnya Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke tanah air, Selasa (10/11/2020) lalu .
Selain itu sikap tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan jajarannya untuk mencopot baliho FPI bergambarkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, bahkan apabila perlu membubarkan FPI.
Sikap tegas Pangdam Jaya itu mendapat kritikan dan pertanyaan dari Aktifis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar yang mengatakan seharusnya institusi lain yang memang memiliki kewenangan yang melakukan tindakan pencopotan baliho FPI bukan TNI,” Atau memang institusi lain sudah tidak dapat bekerja, sehingga harus TNI yang mengerjakan,” Kata dia, seperti yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Sabtu (21/11/2020) . Padahal didalam pelanggaran Prokes (Protokol kesehatan) ada institusi lain yang tergabung dalam Satgas Covid-19 , seperti Pemprov dan Kepolisian sebagai ujung tombak penindakan.
Masih kata mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan, mungkin ada alasan lain, untuk menugaskan TNI, misalnya ada ancaman terorisme dan bencana, apabila baliho Habib Rizieq Shihab mengandung ancaman seharusnya ada otoritas lain yang memiliki kewenangan.
Sementara itu juru bicara FPI Munarman beranggapan penurunan baliho FPI oleh TNI merupakan perintah presiden Joko Widodo,” Yang dapat menggerakkan TNI dalam situasi operasi militer, selain perang adalah presiden,” ujarnya. (Imron.Berbagai Sumber)
