SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Dra .Hj Khofifah Indar Parawansa,M,si melakukan kegiatan audensi warga Jawa Timur khususnya warga Banyuwangi terkait masa Aksi Tolak Tambang PT. BSI dan PT. DSI oleh gabungan masyarakat Pancer Banyuwangi, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya, serta didampingi Wagub dan Sekda Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jumat ( 28/2).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Bakesbangpol ) Jawa Timur H.Jonathan Judianto dengan tegas membantah bahwa Gubernur menolak bertemu dengan warganya. karena menurutnya kalau Gubernur menolak bertemu dengan warganya adalah bukan Type Ibu Gubernur khofifah Indar Parawansa.
“Sepanjang yang saya alami, saya lihat langsung beliau selalu memberikan waktunya untuk masyarakat Jawa Timur, bahkan gedung Negara Grahadi menjadi saksi bagaimana masyarakat Jawa Timur berinteraksi dengan beliau, ” tegas Jonathan
Mantan Sekretaris KPU Jatim ini mencontohkan ada pengalaman yang tidak terlupakan dari salah satu penugasan yang beliau berikan, ketika terdengar berita ada warga jawa Timur (TKI) yang berteriak teriak dibandara karena kehilangan barang bawaannya serta menyalahkan pemerintah provinsi Jawa Timur, Gubernur Jatim perintahkan agar mencari sampai ketemu dan kenapa bisa begitu.
“Terkait Tambang Emas Banyuwangi Saya ( Bakesbangpol,red)pastikan Gubernur Jatim adalah orang yang perduli dengan masyarakat Jawa Timur walaupun di media ada yang menyampaikan bahwa Khofifah lebih senang menonton bola daripada menemui masa aksi.Saya tegaskan sekali lagi itu tidak benar. Bukan seperti itu, pada saat yang bersamaan digelar Piala Gubernur merupakan proses yang dihasilkan dari proses yang panjang, bahkan pada aksi aksi berikutnya beliau perintahkan agar jajaran nya ( Kepala ESDM, Kepala Bakesbangpol dan Krpala satpol Polisi Pamong Praja ) untuk menerima karena tidak terjadi kesesuain waktu dengan masa aksi dengan Gubernur Jawa Timur. Namun masa aksi tolak tambang tidak mau bertemu dengan kami dan harus Gubernur langsung,” Ucap Jonathan
Lebih jauh Jhonatan menyesalkan adanya pemberitaan bahwa gubernur menolak bertemu dengan warganya seperti itu. Sebagai Gubernur, tentu harus memperhatikan dan mencermati hal ini karena ada masa aksi yang kontra terhadap penambangan emas di Bayuwangi tapi ada juga yang pro terhadap penambangan ini. kemudian,kata Jonathan soal Pencabutan ijin tambang tentu tidak bisa dilakukan dengan serta merta karena dalam prosesnya banyak institusi dan kewenangan yang terlibat disana serta peraturan perundangan yang menjadi dasarnya.
” ESDM dapat menjelaskan secara teknis prosedurnya mengenai hal ini, saya kira ini harus dipahami bersama, proses perjinan serta persyaratan perjinan tentunya juga melalui proses yang cukup panjang, oleh karena kita harus arif dan fair meletakkan posisi Gubernur dalam masalah ini, ” terang Jonathan .
” karena itu marilah kita hentikan pemberitaan pemberitaan yang seperti itu, sehingga kalau menghendaki pencabutan ijin sebaiknya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. dan saya berharap agar teman teman WALHI dan LBH untuk melihat secara langsung prosesnya dari hulu sampai Hilir di penambangan, sehingga bisa terkonfirmasi langsung dilapangan ,” tandas Jonathan.
