PASURUAN – Pasca pandemi covid-19 diakui memang memukul semua sektor perekonomian yang ada di Jawa Timur. Anggota DPRD Jarim H. Rohani Siswanto,SE saat menjalankan tugas reses II tahun 2022 dikeluhkan konstituennya yang tergabung berbagai elemen kelompok masyarakat ( pokmas) terkait bantuan pemberdayaan masyarakat yang tidak merata, karena banyak masyarakat kita terdampak dari pandemi covid-19 yang melanda hampir dua tahun ini.
“Saya berharap Pemprov Jatim memperhatikan bantuan yang di ajukan semua elemen kelompok masyarakat yang ingin bangkit pasca pandemi. Jangan hanya memberikan pelatihan dan teori saja. Masyarakat butuh contoh fakta dan real,” terang Rohani saat serap aspirasi di desa klinter kecamatan kejayan Pasuruan pada minggu (29/5/2022 ).
Disampaikan Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini, seperti kelompok masyarakat yang tergabung dalam IKatan Seni Hadrah Indonesia ( ISHARI) yang ada di kecamatan kejayen Pasuruan bahwa semua elemen kelompok masyarakat yang ada dalam binaan diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi.
“Jihad ekonomi harus di galakkan sehingga pertumbuhan ekonomi setelah covid-19 segera bisa pulih kembali. Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim ini menegaskan apa yang disampaikan ketua ISHARI untuk tidak memberikan semacam umpan-umpan, tetapi kemudian dari segi ekonomi apa atau potensi yang bisa dikembangkan.
Diakui Rohani, setelah covid ini memang banyak usaha yang gulung tikar, ini menjadi perhatian bersama dan semua harus bergerak dengan melibatkan organisasi – organisasi resmi.
“Semua organisasi masyarakat harus tersentuh. misalkan tidak hanya asosiasi peternak atau semacamnya. Organisasi lainnya yang biasa sholawatan atau terbangan seperti ISHARI harua terlibat dalam edukasi dalam pemerataan ekonomi pasca pandemi,” katanya.
“Jadi semua kelompok masyarakat harus dilibatkan dan diberdayakan. OPD-OPD di Jatim harus konsekuwen karena pada pelaksanaannya berbeda dan tidak singkron. Padahal sudah ada Pergub hibah bansos yang mengatur dan syarat-syarat nya sudah di penuhi. Ini menjadi evaluasi bersama agar standarisasi bisa di pegang,” pungkasnya. (rofik)
