SURABAYA l bidik.news – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, S.H., M.H., menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah RW 9, kawasan Kalimas, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Pertemuan yang berlangsung penuh dialog tersebut turut dihadiri oleh perwakilan warga dari seluruh RW di wilayah setempat, para ketua RW, serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan tiga persoalan krusial yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Ketiga aspirasi tersebut meliputi dugaan lambatnya respons layanan darurat 112 untuk kebutuhan ambulans, akurasi pendataan desil bantuan sosial, serta keterbatasan akses sekolah menengah atas negeri di tingkat kecamatan.
Terkait sektor kedaruratan dan sosial, warga mengeluhkan adanya peluang keterlambatan layanan 112 saat masyarakat membutuhkan armada ambulans, di samping pelayanan perlindungan sosial yang dinilai kurang responsif. Menanggapi masukan tersebut, Cahyo Harjo Prakoso ( CHP ) berkomitmen untuk segera meneruskan laporan warga kepada instansi berwenang agar dilakukan pengecekan menyeluruh di lapangan.
“Tentu ini menjadi catatan kami dan akan segera kami sampaikan pada pihak terkait agar aspirasi ini bisa didalami. Kami juga ingin mengonfirmasi apakah betul keterlambatan itu terjadi, sehingga harus kita evaluasi dan kaji bersama-sama,” ujar Cahyo pada Rabu ( 18/11/2026 ).
Selain layanan ambulans, persoalan ketepatan data desil kemiskinan juga menjadi keluhan utama warga Kalimas. Cahyo mengungkapkan bahwa keluhan mengenai desil hampir selalu muncul di seluruh wilayah Kota Surabaya dan telah menjadi bahan pembahasan intensif di Komisi E DPRD Jawa Timur maupun dalam komunikasi bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Untuk mengatasi ketimpangan data tersebut, CHP Anggota Komisi E DPRD Jatim mendorong agar pemutakhiran data desil ke depan melibatkan seluruh elemen masyarakat di tingkat akar rumput sebagai bahan masukan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait.
Ia menekankan pentingnya peran aparatur kelurahan, pengurus RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kader sosial kampung seperti Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Bunda PAUD agar penyaluran perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pada bidang pendidikan, warga turut menyoroti belum meratanya keberadaan SMA maupun SMK negeri di sejumlah kecamatan, termasuk di kawasan Pabean Cantikan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena masyarakat sangat membutuhkan akses pendidikan negeri yang bebas biaya sekaligus memiliki mutu yang baik.
Sebagai langkah penyelesaian, Cahyo memaparkan dua pendekatan kebijakan yang terus dikawal oleh Komisi E DPRD Jawa Timur. Untuk jangka panjang, pihaknya terus mendorong pemerintah merealisasikan pembangunan unit sekolah negeri baru di wilayah yang belum terjangkau, sementara untuk jangka pendek pemerintah didorong meningkatkan insentif serta stimulus bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini menampung anak-anak dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Sekolah swasta harus diberi stimulus agar biaya pendidikannya tetap terjangkau bagi masyarakat MBR, namun kualitas pelayanan pendidikan serta sarana dan prasarananya menjadi jauh lebih baik,” tegas Cahyo asal Dapil Surabaya .
Sementara itu, Ketua RW 8 Kalimas Kamil, mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan perusahaan di kawasan industri untuk menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Selain persoalan ketenagakerjaan, ia juga meminta peningkatan kecepatan respons lapangan pada layanan darurat 112 agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kamil menilai angka pengangguran warga lokal di wilayah Kalimas masih tergolong tinggi meskipun berada di tengah kawasan industri. Selama ini, mayoritas karyawan yang diterima bekerja di perusahaan sekitar justru berasal dari luar daerah, sementara warga setempat lebih banyak bertahan di sektor informal.
Menurut Kamil, pihaknya telah berulang kali menyuarakan aspirasi tersebut dalam setiap pertemuan bersama perwakilan perusahaan. Ia mengapresiasi penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang selama ini diterima warga, namun menegaskan bahwa pembukaan akses pekerjaan bagi penduduk sekitar akan memberikan dampak kesejahteraan yang jauh lebih nyata.
“Kalau berada di daerah industri tetapi masyarakatnya tidak terserap, hal ini akan menimbulkan kerentanan dan kecemburuan sosial karena warga merasakan dampaknya tetapi tidak mendapatkan manfaatnya. Kondisi seperti ini ke depan bisa memicu ketimpangan,” ujar Kamil yang juga kader Gerindra
Ia menjelaskan bahwa ketiadaan aturan yang mengikat membuat perekrutan tenaga kerja lokal selama ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, Kamil berencana menjalin koordinasi dengan anggota Komisi I yang juga rekan sesama partai, Jayu, guna mendorong pembentukan regulasi khusus terkait kuota persentase penyerapan tenaga kerja lokal.
“Tadi Mas Jayu juga sudah menyampaikan akan diupayakan pembuatan regulasi supaya ada ikatan yang jelas. Jika ada ketentuan pasti mengenai sekian persen penyerapan tenaga lokal, perusahaan tentu akan mengikuti sehingga penyerapan warga setempat bisa berjalan maksimal,” katanya.
Di samping isu ketenagakerjaan, Kamil turut menyoroti efektivitas layanan panggilan darurat 112 yang menjadi ujung tombak penanganan kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyebutkan sosialisasi pemanfaatan layanan 112 telah berjalan gencar hingga tingkat lingkungan, termasuk melalui program Kampung Pancasila untuk pelaporan masalah kepolisian maupun persoalan darurat di perkampungan.
Meski demikian, Kamil mengakui pelaksanaan di lapangan masih menyisakan sejumlah kendala yang kerap dikeluhkan warga. Selain faktor masyarakat yang terkadang belum memahami alur sistem pelaporan saat kondisi mendesak, kecepatan tindak lanjut petugas di lapangan dinilai masih belum merata.
“Responsnya memang terkadang cepat dan sesuai harapan, tetapi di beberapa kejadian lain masih agak lambat atau mengalami jeda waktu yang cukup lama. Ini yang perlu lebih ditingkatkan lagi agar layanan 112 benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga,” pungkas Kamil. ( Rofik )











