PASURUAN – Saat melaksanakan tugas dari kedewanan dalam rangkah menyerap aspirasi masyarakat , Anggota DPRD Jawa Timur H. Rohani Siswanto, SE diwaduli masyarakat pasuruan terutama persoalan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
” Soal ketersediaan pupuk dari tahun ketahun tetap menjadi fenomenal.kalau kita lihat dalam kuota pupuk selalu cukup namun faktanya di pedesaan sering kali petani menjerit untuk mendapatkan pupuk, ” kata Rohani usai serap aspirasi masyarakat di kabupaten Pasuruan, Minggu ( 13/9).
Ditegaskan Rohani hingga kini menurut pengakuan masyarakat petani yang ada di Wilayah Pasuruan kesulitan mendapatkan pupuk dan harus melakukan perjalanan hingga 30km untuk mendapatkan pupuk.Hal ini seharusnya menjadi perhatian baik pemerintah yang ada di kabupaten /Kota dan Provinsi harus benar-benar memperbaiki sistem atau tata kelolah pupuk yang bagus sehingga sistem-sistem tersebut tepat sasaran.
” Saya yakin dengan sistem yang bagus maka tidak ada lagi kuota pupuk dilapangan yang tidak tepat sasaran sehingga bisa terhindar dari langkahnya pupuk dilapangan, ” Ucap Anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Selanjutnya persoalan infrastruktur pertanian juga menjadi keluhan yang hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah, padahal anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan antar desa menuju area pertanian sudah ada .
” Mohonmaaf jalan di daerah desa ambal ambil kecamatan kejayan kabupaten Pasuruan sejak jaman Pak Harto hingga kini belum tersentuh sehingga ini sangat miris. Saya akan koordinasi dengan rekan politisi dari Partai Gerindra yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan apakah perbaikan infrastruktur jalan di desa tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi ,” jelas Rohani.
Ditambahkan Politisi Asal Partai Gerindra ini terkait tatakelola ketersediaan pupuk perlu suatu kebijakan atau regulasi.
” Perlunya di buatkan sistem pengawasan pupuk atau lebih tepat semacan regulasi atau Peraturan Daerah ( Perda) agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di setiap tahun, ” ucapnya.
” Menurut saya yang paling penting ada sinergi antara Dinas terkait di tingkat 2 dan tingkat 1 maupun DPRD Jatim. Jangan sampai kelangkaan pupuk ini terjadi di beberapa daerah . Karena menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi ini soal sistemnya saja yang membuat pupuk ini sulit didapat atau terancam langkah, ” pungkas Pria asal Pasuruan ini.
