BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Ribuan Guru Honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Banyuwangi menggelar aksi damai di Gedung Kantor DPRD Banyuwangi, Kamis (13/09).
Mereka mengadukan nasib kepada anggota Dewan karena sudah puluhan tahun tidak diperhatikan oleh Pemerintah untuk di angkat menjadi PNS. Selain itu mereka juga menyampaikan uneg-unegnya karena persyaratan pengangkatan PNS saat ini harus dibawah usia 35 tahun.
Dalam aksinya ribuan guru honorer K2 tersebut melakukan Istighosah dan Shalat Dhuha bersama di dalam kantor DPRD Banyuwangi. Mereka berdo’a bersama memohon agar Pemerintah memberikan jalan terbaik memperhatikan nasibnya selama ini.
Saat mendampingi guru honorer K2 di DPRD, Ketua PGRI Banyuwangi, Teguh Sumarno berharap agar Pemerintah bisa memahami nasib para honorer K2, karena dulu Pemerintah bersama DPRD sudah sepakat akan menuntaskan honorer K2 ini sampai akhir bulan Desember. Namun ternyata dalam beberapa waktu kedepan akan ada seleksi dan penjaringan CPNS. Dengan adanya penjaringan CPNS itu, berarti Honorer K2 tidak diberikan kesempatan.
“Jangankan bisa menjadi PNS, mendaftarkan CPNS saja saat ini tidak masuk kriteria,” ujar Teguh.
Menurutnya, ini salah satu pembodohan kepada masyarakat terutama guru. Sehingga loyalitas dalam pembelajaran, K2 akan menjadi persoalan, karena ini yang bertanggungjawab adalah Pemerintah.
“Keinginan kami sangat sederhana, kami ingin guru-guru kami ini bisa ditempatkan secara normatif, karena perjuangan guru-guru selama puluhan tahun, kenapa tidak menjadi PNS sebagai harapan,” imbuhnya.
Teguh mengungkapkan, jumlah honorer K2 di Banyuwangi saat mencapai 1925, yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan. Sehingga kalau hal ini dibiarkan, keamanan dan kenyamanan Pemerintah Daerah tidak akan menjadi lebih baik.
“Kami berharap kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan bisa bersinergi menuntaskan masalah ini, karena kalau ini tidak dilakukan akan menjadi dampak Ketahanan Nasional yang luar biasa, karena sangat berpengaruh,” pungkas Teguh.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, H. Joni Subagio mengapresiasi kedatangan ribuan guru honorer K2 di kantor DPRD Banyuwangi.
“Kedatangan anda-anda semua di Kantor DPRD ini sangatlah tepat, karena disinilah tempat wakil-wakil anda bernaung. Saya sangat apresiasi, anda disini datang Shalat, istighosah dan berdo’a, semoga do’a anda semua di dengar dan di kabulkan oleh Allah SWT,” tutur H. Joni yang langsung diamini oleh seluruh guru honorer K2.
Terkait CPNS, H. Joni mengungkapkan, bahwa hal itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, namun pihaknya akan tetap memperjuangkan agar keinginan guru honorer K2 di Banyuwangi bisa di perhatikan.
“Saya bersama teman-teman DPRD akan berusaha perjuangkan nasib anda semua. Namun perlu diingat, nasib anda semua bukan bergantung kepada kami dan Bupati, tapi kepada Allah. Saya yakin do’a anda pasti akan terkabul, karena Allah pasti akan mendengar do’a orang yang teraniaya,” tegas. H. Joni.(nng/swr)
