PASURUAN I bidik.news – Walau sedikit molor, rencana rehabilitasi puluhan sekolah rusak di Kabupaten Pasuruan tetap dilaksanakan tahun ini. Tersendatnya rencana ini akibat pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan yang diajukan ke Gubernur Jawa Timur belum mendapat persetujuan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti, menjelaskan bahwa anggaran perbaikan sudah dialokasikan melalui APBD. Namun, pihaknya belum bisa memulai proyek karena masih menunggu persetujuan resmi dari Gubernur.
“Pengesahan DPA perubahan belum turun persetujuan dari Gubernur sehingga belum bisa dilaunching,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Berdasarkan data Dispendikbud, sekitar 30% dari total 657 bangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan mengalami kerusakan. Kondisi kerusakan bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Bahkan, beberapa sekolah terpaksa memindahkan proses belajar mengajar ke lokasi lain demi keamanan siswa.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar, ditambah bantuan dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki atap, lantai, dinding, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Tri Krisni Astuti menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen melaksanakan rehabilitasi tahun ini begitu DPA perubahan disahkan. Ia berharap semua proses administrasi dapat segera rampung agar siswa bisa kembali belajar di ruang kelas yang layak dan aman.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan komite sekolah, untuk bersabar serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu sarana pendidikan.(rusdi)
