SAMPANG | bidik.news – Acara Silaturahmi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Forkopimda dengan elemen masyarakat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang bersama Polres Sampang di Pendopo Trunojoyo, menuai sorotan tajam. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sampang menyatakan kekecewaannya lantaran Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Ketua PWI Sampang sekaligus Ketua Media Center Sampang (MCS), Fathor Rahman, S.Sos, menilai hal ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap peran Pers dan LSM dalam menjaga kondusivitas daerah.
“LSM dan Pers seolah hanya dimanfaatkan ketika ada perlunya. Namun pada momen sakral seperti ini justru dipandang sebelah mata, bahkan lebih memilih melibatkan ojek online,” tegas Fathor Rahman yang akrab disapa Mamang.
Pentingnya Peran LSM dan Pers
Menurutnya, keberadaan Pers dan LSM sangat vital sebagai pengawas dan penyampai aspirasi masyarakat. Mereka berperan dalam:
-
Mengawasi kinerja pemerintah agar tetap transparan dan akuntabel.
-
Mengkritisi kebijakan publik untuk memastikan berpihak pada rakyat.
-
Mendorong perubahan sosial yang positif sehingga tercipta masyarakat yang aman, nyaman, dan demokratis.
“Tanpa keterlibatan Pers dan LSM, semangat komitmen bersama terasa kurang lengkap. Padahal mereka adalah pilar penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi,” tambah Mamang.
Klarifikasi Kapolres Sampang
Menanggapi kritik tersebut, Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan bahwa pihaknya tetap menghargai peran LSM dan wartawan. Menurutnya, ketidakhadiran mereka bukan disengaja, melainkan akibat kelalaian panitia penyelenggara.
Pilar Kebangsaan dan Pilar Keempat
Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki Empat Pilar Kebangsaan yang menjadi konsensus dasar negara, yakni:
-
Pancasila sebagai ideologi bangsa.
-
UUD 1945 sebagai landasan hukum dan konstitusi.
-
NKRI sebagai bentuk negara yang kokoh.
-
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat persatuan dalam keberagaman.
Selain itu, Pers dan LSM sering disebut sebagai “pilar keempat demokrasi”. Perannya sangat strategis, baik sebagai penyampai informasi kepada publik maupun sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.











