SURABAYA | BIDIK – Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya, Aru Armando menyambut baik dan mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menolak permohonan keberatan dari para Terlapor terkait dengan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
Seperti apa Putusan PN Surabaya dalam perkara dugaan persekongkolan tender dengan nilai proyek lebih dari Rp. 52 Miliar yang dibacakan, Senin (12/6/2017), Aru menjelaskan, jika pada pokoknya PN Surabaya menolak permohonan Terlapor dan menguatkan Putusan KPPU.
“Informasi dari Tim Litigasi KPPU, pertimbangan majelis hakim PN sama atau sepakat dengan pertimbangan KPPU,” lanjut Aru.
Seperti diketahui, pada September 2016, KPPU dalam putusannya terkait perkara dugaan persekongkolan tender PJU Sidoarjo pada pokoknya menyatakan 15 Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5 Tahun 1999.
Majelis Komisi dalam perkara tersebut juga menjatuhkan denda kepada beberapa Terlapor dengan jumlah yang bervariasi dengan total denda yang dijatuhkan sekitar Rp. 7,8 Miliar.
Dengan adanya putusan PN Surabaya tersebut, pihak KPPU akan menunggu upaya hukum lanjutan dari para Terlapor, “Ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, para Terlapor masih dimungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi ke MA,” terang Aru.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, atas putusan Pengadilan Negeri, pihak Terlapor dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima salinan putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi ke MA. (hari)
