BIDIK|KOTA BATU –Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan pada tahun 2019 mendatang, seluruh satuan kerja KPU pusat hingga kabupaten/kota memiliki staff yang bergelar master tata kelolal pemilu. Salah satu program yang disiapkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur KPU melalui beasiswa Strata-2 (S-2) program konsentrasi tata kelola pemilu dengan melibatkan 10 universitas terkemuka di seluruh Indonesia.
Saat menghadiri Workshop Evaluasi Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang digelar sejak 5-8 September di Kota Batu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan dalam bekerja penyelenggara pemilu tidak hanya bedasarkan pengalaman dan pengamatan.
“Harus ada pijakan ilmu pengetahuan yang disandang oleh penyelenggara pemilu,” terang Arief Budiman pada Kamis siang (7/9).
Universitas yang tergabung menjalankan beasiswa S-2 program konsentrasi tersebut diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Hasanuddin, Universitas Lampung, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Nusa Cendana
Arief menyatakan program tata kelola pemilu, berfokus pada manajerial pemilu secara keseluruhan, seperti kemampuan menyusun perencanaan dan penganggaran yang efesien.
“Tak sekedar pelaksanaan teknis tapi juga mampu melakukan pekerjaan manajerial,” imbuh dia.
Melalui workshop yang digelar selama empat hari tersebut akan merumuskan indikator-indikator tata kelola pemilu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu berkualitas.
“Indikator itu akan dimasukkan dalam kurikulum studi program konsentrasi tata kelola pemilu,” ungkap mantan Ketua Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik KPU RI tersebut.
Menurutnya, tata pemilu yang diselenggarakan di Indonesia sebenarnya sudah ideal. Hanya saja dalam prakteknya perlu ada pembenahan, seperti kinerja penyelenggara, tahapan pelaksanaan pemilu yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. “Itu yang akan kami tingkatkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Guru Besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti yang menjadi narasumber workshop tata kelola pemilu mengatakan indikator pemilu demokratis telah dirumuskan di beberapa negara-negara, namun di kawasan Asia Tenggara masih belum ada rumusan indikator-indikator penyelenggaraan pemilu demokratis.
Bukan berarti penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak demokratis, hanya saja, Ramlan menambahkan, standarisasi penyelenggaraan pemilu belum optimal mengingat banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
“Penyelanggara pemilu yang demokratik harus independen, integritas, profesional dan akuntable. Penyelenggara pemilu harus bisa sebagai pelindung suara rakyat bukan sebagai penjual suara rakyat,” tegas mantan ketua KPU RI periode 2004-2007 tersebut.
Tugas KPU yang sangat berat dan menuntutkan keahlian, sehingga ia memberikan masukan agar seluruh aparatur organik KPU wajib mengikuti studi program magister konsentrasi tata kelola pemilu. Sehingga dapat dijadikan kajian pemilu.
“Program tata kelola pemilu harus lebih spesialis atau menjadi program studi dengan menjadi kajian pemilu,” seru Ramlan. (Didid)
