BIDIK NEWS | SURABAYA – BPJS Kesehatan Cabang Surabaya mensosialisasikan penggunaan aplikasi mobile JKN kepada masyarakat umum di Balai RW 06 Dukuh Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya, Rabu (10/4)
Ini untuk mempromosikan aplikasi terbaru yang dapat mempermudah peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja menjelaskan, di era digital saat ini, pihaknya terus mendorong masyarakat peserta JKN–KIS untuk menggunakan aplikasi mobile JKN. Tercatat hingga saat ini, untuk wilayah Surabaya, baru sekitar 80.000 orang yang sudah mendownload aplikasi mobile JKN, dari total sekitar 3 juta penduduk Surabaya.
“Target kami hingga akhir 2019 ini meningkat hingga 300.000, atau sekitar 10% dari total penduduk Surabaya,” terang Herman.
Karena itu, lanjut Herman, BPJS Kesehatan Surabaya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektoral, baik dari pemerintahan maupun badan usaha, juga menggunakan media massa. Serta melalui sosialisasi langsung pada masyarakat, khususnya peserta program JKN–KIS, agar menggunakan aplikasi mobile JKN.
“Karena sebenarnya banyak kemudahan yang bisa dilakukan peserta JKN–KIS bila menggunakan aplikasi mobile JKN ini. Selain sebagai identitas peserta, dengan mobile JKN peserta mandiri yang mau bayar iuran juga bisa. Begitu juga untuk merubah data juga bisa, seperti merubah kelas (asal sudah 1 tahun), merubah faskes (asal sudah 3 bulan), merubah alamat, dan lainya,” tambah Herman.
Selain itu, dengan mobile JKN, peserta juga bisa mendapatkan berbagai informasi tentang BPJS dan Rumah Sakit (RS), maupun melakukan pengaduan karena datanya akan terekam.
“Karena itu kami terus mendorong agar peserta JKN untuk segera mendownload dan menggunakan Mobile JKN, biar lebih mudah. Toh persyaratan untuk bisa menggunakan Mobile JKN kan sangat mudah karena yang dibutuhkan hanya nomer kartu peserta, Nomer Identitas Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomer handphone,” tambahnya.
Herman juga menegaskan, meski pengguna Mobile JKN di Surabaya masih sangat kecil, namun sebagai kota besar, Surabaya boleh dibilang lebih baik dibanding kota-kota besar lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Lucy Kurniasari yang juga hadir dalam acara ini menjelaskan, dari beberapa kali kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersama, ada beberapa hal yang nantinya bisa dipakai masukan bagi Komisi IX DPR RI untuk memperbaiki sistem dan cara kerja BPJS Kesehatan.
“Saat ini pihak DPR RI terus mendorong RS agar segera melakukan akreditasi. Agar RS benar-benar menjadi lebih profesional dan juga bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, karena syarat utama RS yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus sudah terakreditasi,” pungkas Ning Lucy, sapaan akrabnya. (hari)
