SURABAYA l bidik.news – Perubahan sistem distribusi oleh Pertamina yang tak lagi menjual di pedagang eceran ditengarai menjadi penyebab antrian panjang masyarakat yang membutuhkan Elpiji 3 kg di berbagai daerah.
Seperti diketahui Pertamina sebelumnya memutuskan untuk hanya menjual Elpiji 3 kg di tingkat pangkalan untuk mencegah kebocoran subsidi.
Menyikapi hal ini Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa memang benar kebutuhan subsidi Elpiji 3 Kg tahun ini meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga pihaknya bersama Pemerintah telah menyepakati alokasinya sebesar Rp87,6 triliun pada 2025, lebih tinggi dari 2024 yang hanya sebesar Rp85,6 triliun.
“Volume subsidi Elpiji 3 Kg tahun 2025 sebesar Rp8,17 juta ton,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (03/02/25).
Dengan kondisi tersebut, Said yang juga Ketua DPD PDIP Jatim itu meminta masyarakat tidak panik, sebab berdasarkan yang dianggarkan harusnya mencukupi.
Dirinya juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki komunikasi terhadap kebijakan penyaluran Elpiji 3 kg.
“Agar hal ini tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung,” katanya.
Mengenai perubahan sistem penjualan Elpiji 3 Kg, politsi asli Sumenep Madura ini meminta pemerintah dan Pertamina untuk mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan data akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli.
“Hendaknya program (penyaluran distribusi Elpiji) dapat dijalankan secara bertahap, tidak dijalankan dengan serta merta. Bisa dimulai dari daerah daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan di atas,” katanya.
Pihaknya lanjut Said juga meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan rumah tangga miskin, lansia, serta pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa mendapatkan Elpiji 3 kg.
“Untuk memastikan pelaksanaan subsidi LPG tepat sasaran, tidak di timbun dan tidak di oplos, hendaknya Forkompinda, terutama kepala daerah dan aparat kepolisian hendaknya segera melakukan operasi pasar wilayahnya masing masing. Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun dan pengoplos Elpiji 3 kg,” katanya.
Berdasarkan data yang diterimanya kata Said, konsumsi Elpiji 3 kg memang mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan rata-rata volume kebutuhan periode 2019 sampai 2022 sebesar 4,34 persen. Setelah diterapkan sistem registrasi konsumen kenaikan konsumsi melambat sekitar 3,14 persen dari 2022 ke 2023.
Ironisnya, pengguna Elpiji 3 kg dilaporkan belum sesuai, masih lebih banyak ke kelompok yang mampu daripada rumah tangga dengan sosial ekonomi terendah. Belum lagi ditambah dengan penyimpangan yang dilakukan sejumlah oknum, seperti mengoplosnya ke non-subsidi.
“Hal ini terjadi karena tabung Elpiji 3 kg diperjualbelikan bebas di pasaran bersamaan dengan non-subsidi dengan selisih harga yang jauh, sehingga mayoritas rumah tangga menggunakan Elpiji subsidi,” pungkasnya. ( Rofik)
