GRESIK | Sidang praperadilan atas penetapkan tersangka Sekda Gresik telah mengagendakan pembuktian. Pemohon telah menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Malang DR. Prija Jatmika ahli hukum pidana. Sedangkan termohon telah menghadirkan 4 orang saksi fakta, 3 orang dari pegawai BPPKAD Gresik dan satu saksi perempuan Sekpri Sekda Gresik, Rabu (06/11/2019).
Dalam keterangan saksi ahli, bahwa perkara pengembangan dimana perkaranya belum incrach atau masih proses banding maka jika alat bukti yang digunakan sama untuk pengembangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
“Alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka harus final dan bounding (mengikat), ” tegas ahli.
Lebih lanjut dikatakan saksi, berdasarkan KUHAP dan Sema No. 21 tahun 2014, penyidik bisa menentukan tersangka apabila ada bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti yang final dan bounding alias mengikat. Jika perkara utamanya belum inkracht maka jika melakukan pengembangan harus menunggu perkara utamanya final alias inkracht.
Saksi juga menegaskan, pada intinya jika penyidik sudah memiliki dua alat bukti yang kuat dimana alat bukti itu final maka penyidik sah menetapkan tersangka.
Ditambahkan saksi, tidak ada dasar hukum jika penyidik memberhentikan penyidikan meskipun proses praperadilan berlansung.
“Tidak ada landasan yuridis untuk melarang cuma terkait etika pemeriksaan saja. Jika nanti terus diperiksa dan praperadilan dimenangkan maka pemeriksaan itu hanya sia-sia saja, “tegasnya. (him)
