Pemkot Surabaya Pastikan Tidak Ada Wisuda TK-SMP Negeri & Buka Hotline Pengaduan

SURABAYA | bidik.news – Baru-baru ini banyak dibahas pelaksanaan wisuda di tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Banyak orang tua siswa menginginkan kegiatan wisuda atau pelepasan siswa di jenjang sekolah tersebut ditiadakan dan wisuda hanya dilakukan di jenjang pendidikan tinggi saja. Menurutnya, acara wisuda terlalu memberatkan orang tua, karena anak-anak masih melanjutkan ke sekolah ke jenjang berikutnya.

Menanggapi hal itu, Pemkot Surabaya memastikan tidak ada kebijakan wisuda di TK hingga SMP Negeri seluruh Surabaya, yang memicu keberatan para orang tua siswa. Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyampaikan, kebijakan peniadaan wisuda di tingkat sekolah yang dinaungi pemkot, mulai PAUD, TK, SD, SMP Negeri sudah berlaku sejak lama.

“Di Surabaya, dari dulu tidak ada wisuda, apalagi yang negeri. Sudah kami sampaikan sejak awal gak ada kebijakan yang mengatakan wisuda,” ujarnya akhir pekan lalu.

Eri tidak menampik ada beberapa sekolah negeri yang melanggar dan tetap mengadakan wisuda. Tapi, hasil pengecekan setahun lalu, acara wisuda sama sekali tidak ada pungutan biaya karena pembayaran dilakukan swadaya oleh komite sekolah.

“Kalau kami imbau, tidak ada dari dulu dan tidak ada aturan yang memperbolehkan. Tapi, ketika itu kesepakatan (sekolah) swasta bukan di bawah pemkot. Kami cuma bisa mengimbau dan mereka menunjukkan bukti yang miskin dibayari yang mampu. Silakan saja, yang penting jangan memberatkan, jangan meminta,” terangnya.

Eri menyebut tidak ada pengulangan Surat Edaran (SE) soal tidak adanya wisuda yang dikeluarkan pemkot. Dia pun meminta dinas pendidikan (Dispendik) kembali mengingatkan para kepala sekolah.

“Sudah ada (SE) dari dulu kami keluarkan. Polemik itu sudah lama, sejak saya jadi wali kota sudah menerbitkan SE (peniadaan wisuda) itu. Nanti saya minta Kadispendik menyampaikan lagi ke kepsek-kepsek,” tambahnya.

Eri juga minta para orang tua yang merasa keberatan dimintai biaya wisuda oleh pihak sekolah, melapor ke call center yang disiapkan Disnpendik Kota Surabaya.

“Saya minta Kadispendik membuat call center. Jadi, kalau ada orang keberatan atau gak mampu, dimintai uang, (silakan) protes. Atau kalau ada orang (tua) yang kaya membiayai yang gak mampu tidak apa-apa silakan. Guyub rukun,” tegasnya.

Terpisah, Yusuf Masruh Kadispendik Kota Surabaya sudah menyiapkan nomor pengaduan bagi orang tua. Bukan cuma keluhan wisuda, layanan pengaduan juga menerima laporan penarikan biaya lain yang memberatkan wali murid.

“Kami akomodir semua keluhan. Hotline sudah disiapkan. Pasti saya tindak lanjuti (setiap aduan). Meski gotong-royong, kekeluargaan, kami usahakan yang terbaik untuk anak, anak tetap butuh figur semua elemen di sekolah, orang tua,” kata Yusuf.

Orang tua siswa bisa menghubungi layanan pengaduan sahabat dispendik di nomor 081259896163.

Yusuf juga meminta semua sekolah meniadakan wisuda dan menggantinya dengan seremonial lain yang tidak memberatkan orang tua.

“Saya sudah koordinasi pada sekolah negeri mau pun swasta, apalagi (sekolah) negeri tolong ambil makna hikmatnya tidak selalu pakai toga, tidak mesti pakai pakaian toga, makna terus hikmat saling apresiasi, hiburan cukup anak-anak adik kelasnya yang menari dan menyanyi misalnya,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Surabaya meminta Dispendik mengeluarkan SE resmi larangan wisuda bagi sekolah TK-SMP Negeri di Surabaya.

Permintaan itu buntut penolakan wisuda oleh para orang tua yang ramai disampaikan dikolom komentar Instagram Nadiem Makarim Mendikbusristek RI. Keluhan serupa ternyata juga diterima Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya dalam 2 tahun terakhir.