SURABAYA – Kelangkaan pupuk masih saja terjadi di Jawa Timur. Padahal, awal Oktober mendatang sudah memasuki musim tanam. Baik padi, jagung ataupun gula sangat membutuhkan keberadaan pupuk lantaran menjadi syarat yang harus dipenuhi.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/9). Menurut dia, Jawa timur sebagai gudang pangan, seperti padi, jagung, gula maka keberadaan pupuk menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

“Jatim ini masih kekurangan pupuk 650 ribu ton. Kami mengimbau oleh semua kios pupuk se-Jatim memenuhi pupuk non subsidi. Walaupun harganya mahal, ketika petani beli harus ada. Tapi, kita melihat kondisi saat ini, sambatnya petani luar biasa di daerah karena pengaruh pandemi,” katanya.

Politisi Demokrat ini menjelaskan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim juga telah berkirim surat pada 9 Juli lalu yang ditujukan kepada Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Kementan RI.

Dimana, dengan telah terbitnya Permentan No 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permentan No 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.

“Jumlah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Jatim semula 1.349.594 ton menjadi 2.267.827 ton atau bertambah 918.233 ton,” terangnya.

Awal tahun 2020, diungkapkan Subianto, Kementan sudah memangkas pupuk 55 persen. “Tapi, alhamdulillah atas perjuangan kita semua, itu sudah terealisasi 900 ton,” imbuhnya.

Desakan Komisi B kepada Dinas terkait untuk berkirim surat ke Kementerian pun sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. “Tapi, sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkap dia.

Padahal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah memberikan subsidi pupuk tambahan sebesar Rp 3,14 triliun. “Pak Mentan juga sudah berkomentar bahwa subsidi ditambah 3,14 triliun. Artinya, alokasi pupuk sudah ditambah. Namun, sampai saat ini belum juga ada,” jelasnya.

Oleh karenanya, Komisi B DPRD Jatim mengimbau kepada semua kios dan distributor pupuk se-Jatim untuk memenuhi kebutuhan pupuk non subsidi. “Walaupun harganya mahal, ketika petani beli harus ada. Tapi, kita melihat kondisi saat ini, sambatnya petani luar biasa di daerah. Banyak komoditas yang harganya turun karena pengaruh pandemi,” imbuhnya.

“Jadi kita akan terus memperjuangkan nasib petani agar alokasi pupuk segera terpenuhi untuk Jatim,” tambah Subianto.

Memasuki musim tanam, pihaknya akan menemui Kementan RI. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pupuk di Jatim terpenuhi. “Kalau tidak ada, bahaya ini, akan terjadi gejolak sosial. Kita berpikir, yang pertama mendekati pilkada, kalau masalah pupuk tidak terpenuhi itu akan terjadi gejolak sosial. Ini yang harus kita kawal bersama-sama,” pungkasnya. ( rofik)