SURABAYA I BIDIK.NEWS – Anggota Komisi E DPRD Jatim Hartoyo mengatakan Pemerintah wajib memikirkan hak nelayan yang berada di bantaran sungai.
Politisi Demokrat ini menyampaikan bahw, hak mereka yang di bantaran secara hukum pasti lemah, justru pemerintah harus menguatkan. Pasalnya, mereka sudah berpuluh-puluhan tahun sudah tinggal di bantaran sungai. Kalau dirasa mengganggu, harus dicari solusinya jangan sekedar menggusur. Harus dipikirkan secara matang bagaimana pemerintah hadir untuk melindungi warganya.
“Jika opsi dengan memindahkan keluarga yang ada bagaimana dengan profesi mereka jadi nelayan? Dulu saja ada kampung pengrajin sepatu disini juga sudah mulai habis. Apakah mudah mengubah matapencaharian mereka sebagai nelayan menjadi karyawan kantoran,” terangnya.
Tentunya kita harus memikirkan solusi terbaik untuk mencari titik tengah. warga disini sudah kita beri pengertian untuk taat kepada pemerintah, namun pemerintah khususnya pemkot surabaya harus memikirkan nasib warganya.
Ada solusi warga yang sudah di gusur harus pindah di rumah susun ( rusun) yang ternyata masih bermasalah.
Pria asli Surabaya ini meminta supaya walikota surabaya Eri Cahyadi bisa mencari titik tengah untuk mencari solusinya.
“Alhamdulilah proses mediasi sudah dilakukan dan menemukan titik tengah. Kami sudah berkordinasi dengan pihak legislatif agar masalah ini bisa di selesaikan dengan tidak merugikan warga,” pungkasnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim menjelaskan bahwa masyarakat Romo Kalisari dan Sarioso rumahnya akan di gusur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini meminta agar Pemkot Surabaya memikirkan nasib warga kelurahan Tambak Sarioso.
Dia mengaku prihatin karena belum ada kejelasan mengenai tempat tinggal warga selanjutnya. Pasalnya, tidak semua Kepala Keluarga (KK) mendapatkan Rusunawa, setelah rumah mereka dibongkar.
Menurutnya, sebagai solusi, Pemkot Surabaya harus segera menambah Rusunawa baru untuk menampung warga korban penggusuran. Agar rumah warga yang sudah direlokasi itu mendapatkan hunian yang layak.
“Tapi sudah ada kepastian tempat relokasi. Cuma memang harus ditambah jumlah Rusunawanya,” tambah Politisi Partai Demokrat .
Akhirnya terjadi mediasi yang cukup lama dan menghasilkan mediasi antara warga dengan aparat pemerintah terjadi kesepakatan agar masalah ini di tinjau ulang. Juga mendapatkan jaminan dari Pemkot Surabaya bahwa beberapa nelayan yang ada di wilayah itu tidak digusur.
Sementara itu tokoh warga Surin Wilangon mengucapkan terima kasih dan sujud sukur karena kampungnya tidak jadi di gusur. (Rofik)
