SURABAYA– Disahkannya Inpres No.2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang menginstruksikan agar seluruh Kepala Daerah memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali, termasuk pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.
Dalam Inpres 2/2021 tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Inpres ini. Menurutnya, Inpres ini berkomitmen sangat kuat melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN.
“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, yakni mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini landasan bagi kita,” ungkap pria yang juga menjabat Wali Kota Bogor, Rabu (7/4/2021).
Selanjutnya, Dia bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.
Terkait upaya mendorong kepesertaan, khususnya pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda).
“Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegas Bima.
Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti kita saat ini ketemu Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” imbuhnya.
Ke depan, masih katanya, pihaknya akan melakukan komunikasi, menggerakan tim dari pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah. “Karena pimpinan daerah sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial,” tambahnya.
Sejalan dengan Zainudin, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha yang turut hadir pada pertemuan itu berharap, apa yang akan dilakukan Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.
“Sebagai badan penyelenggara, tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja. Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus sebagai Ketua Apeksi. Semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia,” tutup Asep.
Terpisah, Galuh Santi utari Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Tanjung Perak akan ikut aktif merealisasikan Inpres No. 2/2021. “Semoga dengan aturan tersebut, akan mempermudah kami mensosialisasikan kepada Pemkot Surabaya. Sehingga makin cepat dan makin banyak pekerja dapat merasakan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
