MADURA – Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru. Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota di seluruh Indonesia.
Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek. Seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.
Dalam inpres itu, Presiden menegaskan, seluruh pekerja penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek, menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021.
Jokowi minta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif dan berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya.
BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia.
“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami. Seperti meningkatkan pelayanan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk stakeholder pemerintahan,” tegasnya.
Anggoro menambahkan, sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya.
“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkas Anggoro.
Terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Madura, Dhyah Swasti Kusumawardhani mengaku akan mendukung dan mengkoordonasikan segera dengan pemerintah kabutapen/kota di wilayah Madura.
“Akan segera kami tindak lanjuti dengan pemerintah setempat, dengan Kejari dan stalkholder lainnya. Agar seluruh pekerja di wilayah Madura terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan baik itu pekerja formal dan informal, agar saat bekerja para peserta dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman,” jelasnya, Rabu (7/4/2021).
