Lima Mafia Importir Bawang Putih Dicabut Izinnya.

BIDIK NEWS | JAKARTA. Adanya dugaan mafia importir bawang putih , sepertinya menjadi kenyataan. Hal ini ditandai dengan sikap tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman , yang mencabut ijin  lima perusahaan importir bawang putih nakal yang selama ini berperan serta mempermainkan .
Kelima perusahaan tersebut berinisial PT. PTI, PT. TSR, PT. CGM, PT. FMT dan PT. ASJ ,”
Langsung kami black list dan cabut ijinnya untuk selamanya,” ujar Amran usai upacara Kesaktian Pancasila di kantornya, Ragunan, Jumat (1/6/2018).
Dijelaskan Amran , Indonesia jadi pelanggan impor bawang putih dimana lebih dari 96 persen kebutuhan dalam negeri bersumber dari China , Taiwan dan India. Sejak tahun lalu, Amran membatasi impor dan mulai menggerakkan tanam bawang putih di Indonesia. Berbagai bahan kebutuhan seperti benih dan pupuk diberikan ke petani, “Dan ada hasilnya. Indonesia dapat menekan impor bawang putih,” katanya. Diakui Amran , memang  gonjang ganjing harga tetap terjadi terutama saat jelang hari raya. Namun, dia curiga bila harga selalu naik padahal pasokan cukup dan tingkat permintaan pun masih stabil. Untuk itu, dia telah memerintahkan seluruh lini Kementan memetakan agroklimat dan agroekosistem wilayah pada semua provinsi yang layak untuk pengembangan bawang putih.

Untuk memetakan program tersebut , para pengusaha importir bawang putih yang tergabung dalam Asosiasi Importir Bawang Nasional ,  sepakat untuk ikut serta mengembangkan budidaya bawang putih di indonesia.Salah satu keputusan yang diambil adalah dengan menyebutkan bahwa setiap importir wajib membudidayakan bawang putih seluas 5 persen dari kuota impor yang didapatkan, “Dan hal tersebut sudah berjalan namun masih banyak yang nakal mau cari jalan pintas untuk meraup keuntungan. Bahkan tidak memperdulikan suasana ibadah masyarakat seperti saat ini. Kita sudah lakukan pendekatan, agar pengusaha mau berkontribusi yang pada akhirnya juga akan menguntungkan, pemerintah tidak mau merugikan dunia usaha, namun tidak pula membuat masyarakat gaduh,” jelasnya.Amran menambahka, Kementan juga akan menyelesaikan seluruh persoalan secara komprehensif dan permanen sebagaimana yang diminta oleh Presiden Joko Widodo.
Amran mengaku akan terus mengawasi dan mengevaluasi semua kebijakan pangan yang tidak berpihak pada rakyat. 26 perusahaan yang telah mendapat izin impor tahun 2018 ini akan dikaji ulang. Tata pengelolaan pangan terutama bawang putih akan melibatkan BUMD dan BUMN , “Agar bila terjadi gejolak harga, BUMD dan BUMN, dapat segera menangainya,” katanya.
Amran menegaskan, Indonesia harus mewujudkan Swasembada Bawang Putih. Karena tahun 2017 sebanyak 2000 hektar lahan sudah ditanami komoditi pangan itu. Targetnya 80.000 hektar bawang putih dapat ditanami hingga 2021 nanti ,
“Hari Lahirnya Pancasila Mari bersama-sama, kita perangi mafia pangan,” tutupnya. (RMOL)