KWG Gandeng Dinas Kesehatan Gresik Perkuat Edukasi Publik tentang Layanan Kesehatan

GRESIK I bidik.news – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Gresik melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal pada masyarakat secara gratis.

“Paradigma kesehatan di masyarakat harus dirubah. Jangan ke fasilitas kesehatan (faskes) ketika sakit, tapi meskipun tidak sakit gunakan Cek Kesehatan Gratis (CKD) di Puskesmas untuk mendeteksi penyakit secara dini,” jelas Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat  menjadi narasumber pada acara Forum Kolaborasi dan Dialog Publik yang digelar Dinas Kesehatan Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jumat (5/12/2025).

Gus Yani sapaan akrab Bupati Gresik
menegaskan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat bahwa layanan kesehatan tidak hanya digunakan ketika sakit. Ia menyampaikan bahwa arahan Menteri Kesehatan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas sebagai fasilitas pelayanan publik yang terjangkau.

“Kami terus mendorong masyarakat di kelurahan dan desa untuk rutin melakukan cek up kesehatan gratis di Puskesmas,” tegas Gus Yani didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik Mukhibatul Khusnah.

Layanan vital ini, menurutnya, sangat krusial untuk mencegah penyakit kronis. Warga bisa mengecek kadar gula, asam urat, dan kolesterol tanpa dipungut biaya.

Bupati Gus Yani, yang baru saja menerima penghargaan dari Kemenkes RI terkait peningkatan akses kesehatan, mendedikasikan capaian tersebut untuk seluruh Puskesmas di Gresik.

Menurut Bupati, masih banyak warga yang mengira pemeriksaan di puskesmas memerlukan biaya, padahal layanan dasar dapat diakses secara gratis. Karena itu, ia meminta seluruh puskesmas memberikan layanan yang cepat dan responsif.

“Kalau ada warga sakit, Kepala puskesmas harus bijak, layani dulu. Dari tingkat satu ke tingkat tiga, kelas tiga sudah ditanggung UHC. Masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan layanan, Gus Yani menargetkan peningkatan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh. Puskesmas Rawat Inap Hingga 2025, sudah ada 29 dari 32 Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.

“Problemnya karena tidak adanya lahan, sehingga saya mendorong 3 Puskesmas yang belum ada rawat inap bisa segera pindah lokasi yang lebih luas,” ujarnya.

Saat ini, Pemkab Gresik sudah memiliki Universal Health Coverage (UHC) sebagai jaminan bagi warga yang sakit.

Gresik, sebagai kota industri, memiliki tantangan unik, terutama terkait hak kesehatan karyawan. Gus Yani memberikan instruksi tegas mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas.

“Kalau ada karyawan yang sakit tiba-tiba di pabrik terus dibawa ke Puskesmas, maka tetap harus dilayani,” kata Gus Yani.

Walaupun kemudian ditemukan bahwa pabrik tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya, pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah pelanggaran, Pemkab Gresik mengambil langkah proaktif.

“Untuk itu kita bentuk URC Dinas Ketenagakerjaan Gresik. Tujuannya untuk memantau bila ditemukan pelanggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh pabrik,” jelasnya,

Program kesehatan Bupati ini mendapat apresiasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Kepala Seksi Intelijen, Raden Achmad Nur Rizky, menegaskan dukungan terhadap program preventif ini dan menambahkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap BPJS.

“Perusahaan wajib membayar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karyawan meski sudah dipecat. Tetap harus dibayar iurannya hingga enam bulan. Jika itu tidak terjadi, maka kami akan menindaklanjuti,” tegasnya.

Sinergi juga ditunjukkan oleh Polres Gresik, di mana Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik IPDA Andreas Dwi Anggoro, memuji peran Dinkes dan layanan 112 dalam penanganan cepat korban kecelakaan.

“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi yang sudah terbangun. Mudah-mudahan pelayanan baik ini bisa terus terjalin,” ucapnya.

Keseluruhan dialog ini menguatkan visi Gus Yani tentang kesehatan di Gresik harus terjamin, terjangkau, dan bersifat preventif, didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pengawasan ketat terhadap hak-hak pekerja.

Sementara itu, Ketua KWG, Miftahul Arif menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan kesehatan.

“Alhamdulillah hari ini KWG bersama Dinas Kesehatan berkolaborasi menghadirkan Pak Bupati, Polres, dan Kejaksaan Gresik karena semua punya keterkaitan,” ujarnya.

Ia berharap dialog publik ini memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendorong mereka lebih berani memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini.

“Masih banyak warga yang takut cek kesehatan. Kami ingin melalui acara ini masyarakat tidak takut lagi, dan Dinas Kesehatan semakin proaktif menolong warga yang membutuhkan,” katanya.