SURABAYA l bidik.news – Anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Deni Prasetya, menegaskan bahwa Komisi B DPRD Jatim tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petani Garam. Raperda ini ditargetkan bisa disahkan pada akhir tahun 2025.
Menurut Deni, langkah tersebut selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
“Ada dasar dari pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden. Arahnya program ketahanan pangan, pendidikan, dan pertanian. Atas dasar itu, anggaran di Jawa Timur 2026 juga tertuju ke sana, karena potensi hari ini besar jika melihat kesiapan anggaran dan SDM, apalagi terkait dengan ketahanan pangan,” ujarnya pada Selasa ( 2/9/2025 ).
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim Dapil Jember-Lumajang itu menambahkan, Pemprov Jatim telah mengarahkan berbagai program untuk memperkuat ekonomi masyarakat bawah, salah satunya melalui koperasi.
“Paling tidak seperti koperasi merah putih yang mengarah pada peningkatan ekonomi di bawah. Satu koperasi satu desa tujuannya tidak lain untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dari pertanian, peternakan, hingga perikanan, koperasi bisa menumbuhkan nilai ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya.
Deni menegaskan bahwa sektor kelautan juga menyimpan potensi besar bagi Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang serius dan berpihak pada nelayan.
“Potensi laut kita sangat besar, perlu pemikiran khusus dan serius terkait dengan nelayan. Dengan adanya Raperda ini, perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petani garam bisa lebih terjamin,” katanya.
Raperda tersebut juga akan mengatur soal asuransi bagi nelayan, petani, dan pembudidaya ikan.
“Syukur-syukur kalau ada regulasi pemerintah pusat terkait revitalisasi tambak. Harapannya, peningkatan ekonomi masyarakat bisa terwujud,” tutur Deni.
Ia berharap regulasi yang sedang disusun Komisi B DPRD Jatim benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Kita buat regulasinya agar bisa menjawab kebutuhan dan memberi perlindungan, sehingga masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pembudidaya ikan, bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. ( Rofik )
