BLITAR – Komisi A DPRD Jawa Timur berharap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus terus diperkuat untuk membangkitkan perekonomian warga desa. Bahkan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengusulkan untuk menambah anggaran untuk mendukung keberadaan BUMDes.
“BUMDes ini bisa dijadikan sarana membangkitkan ekonomi berbasis desa. Sesuai dengan petunjuk Presiden membangun suatu daerah dari pinggiran terlebih dulu,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio usai melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Jumat (23/4).
Istu mengatakan masih banyak BUMDes di Jatim yang kondisinya tidak sehat. Menurutnya tidak sehatnya BUMDes lantaran SDM yang belum memadai. “Maka kami usul agar kepala desa mendapatkan diklat dari BPSDM. Agar nantinya kepala BUMDes ini bisa menjadi semakin hebat dalam mengelola,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi A yang lain H Ahmad Tamim mengatakan agar BUMDes ini memberikan manfaat maka harus dilakukan pemetaan. Selain itu ia jiga mengusulkan agar ada tambahan anggaran untuk BUMDes. “Selain digerakkan, BUMDes diberi tambahan pendanaan. Jangan sampai orientasinya pada infrastruktur saja, tapi bagaimana dana ini supaya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat desa jadi balance. Ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi rakyat desa. Diharapkan desa bisa mengangkat potensi dan menggerakkan ekonominya untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang mapan untuk masyarakatnya,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan jumlah BUMDeas sehat di Kabupaten Blitar menurun.
Tahun 2020 jumlah BUMDes berstatus sehat sebanyak 70. Kemudian cukup sehat 32, tidak sehat 53, dan 65 tidak aktif. Sedangkan pada tahun sebelumnya, BUMDes sehat mencapai 82. Cukup sehat 32, tidak sehat 52, dan tidak aktif 54. “Tidak sehatnya BUMDes ini akibat pandemi Covid-19,” katanya.
Untuk mengembangkan BUMDes agar menjadi penyumbang PAD, Mujianto mengatakan melakukan beberapa hal. Yakni mulai dari monitoring, evaluasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM. “Setelah itu dilakukan pemetaan dan kerjasama dengan perguruan tinggi,” tuturnya.
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jatim Endah Binawati mengatakan 29 Kabupaten dan Kota Batu sudah memiliki BUMDes. Hanya saja belum semua desa dari wilayah tersebut memiliki BUMDes. ( rofik)
