SURABAYA – Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jawa Timur meminta distribusi vaksin agar berbasis kecamatan dengan melibatkan semua unsur fasilitas kesehatan (Faskes). Dengan begitu, seseorang yang akan divaksin mudah mengaksesnya.
Untuk diketahui, vaksinasi tahap pertama Pemerintah memprioritaskan untuk tenaga kesehatan, Forum komunikasi pimpinan daerah (kepala daerah, kapolda, Pangdam, kepala Kejaksaan Tinggi, Pangkoarmada)
Ketua Kesira Jatim, dr Benyamin Kristianto MARS mengatakan, dirinya mengapresiasi vaksinasi tahap pertama juga memprioritaskan tenaga kesehatan diberi prioritas karena garda terdepan dalam menangani covid-19
Benyamin mengaku informasi yang didapatkan, vaksin kadang-kadang ditakuti sehingga ada sebagian masyarakat yang mau divaksin dan yang takut. Padahal dia menilai vaksin sinovac aman, dan yang penting kondisi Sehat.
“Hanya ada persyaratan tidak boleh darah tinggi, dan diabetes. Tapi dari persatuan penyakit dalam yang penting tensi terkontrol, gula (diabetes) terkontrol tidak ada masalah. Jadi tidak perlu ditakutkan,” tuturnya, dikonfirmasi, Jumat ( 5/2).
Pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, banyak tenaga kesehatan kesulitan mengakses vaksinasi tidak berbasis kecamatan atau tempat layanan kesehatan yang terdekat.
“Jadi perawatnya harus divaksin di tempat jauh. Itu tidak tepat, dan tidak efisien. Jadi kerja dimana ya divaksin disitu biar tidak menganggu aktivitasnya,” ujarnya.
Benyamin menegaskan, vaksinasi tidak harus ke klinik atau rumah sakit lain. Padahal data bisa dilakukan di klinik atau rumah sakitnya masing-masing sehingga tenaga kesehatan mengaksesnya mudah.
“Contoh orang X dekat pukesmas X, maka bisa mengakses di situ agar dientri di situ saja. Tidak perlu dibagi,” paparnya.
Persoalan lain adalah vaksin didrop di salah satu rumah sakit di Sidoarjo. Rumah sakit tersebut mendapatkan jatah banyak dari Kementerian Kesehatan kemudian didistribusikan ke Dinkes Sidoarjo, selanjutnya ke salah satu rumah sakit.
“Langsung di drop banyak. Padahal tidak semua tenaga kesehatan divaksin disitu semua. Seharusnya vaksin (jatah) hanya ditujuhkan tenaga kesehatan rumah sakit tersebut saja,” paparnya.
Benyamin khawatir vaksinasi masyarakat akan diberlakukan sama seperti tahap pertama. Dimana vaksinasi tidak berbasis kecamatan.
Menurutnya, vaksin tidak perlu didrop ke satu rumah sakit semua. Khawatirnya rumah sakit tersebut overload dan tidak ada sosial distancing. Untuk itu, harus ada terobosan tertentu yang dapat mempermudah bagi siapapun yang mendapatkan vaksin.
“Maka ini harus diantisipasi karena gratis. Maka lebih baik didistribusikan ke semua klinik atau Pukesmas,” pungkasnya.
