SURABAYA l bidik.news– Koordinator Koalisi Petani Anti Korupsi (KAPAK) Jatim, Mohammad Trijanto membuat pakta integritas bersama DPRD dan Pemprov Jatim, Senin 14 Agustus 2023 di gedung DPRD Jawa Timur. Pakta integritas tersebut terkait dengan Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
Dalam tanda tangan pakta integritas tersebut, selain perwakilan dari masyarakat petani penggarap. Anggota DPRD Jawa Timur dan Pemprov Jawa Timur diwakili oleh anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno, Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi, perwakilan ATR/BPN Kanwil Jatim, Dinas Pertanian serta perwakilan petani dari 19 Kabupaten Jawa Timur. Menandatangani pakta integritas tersebut.
Mohammad Trijanto menjelaskan pakta integritas ini dibuat karena hingga saat ini masih muncul masalah perhutanan sosial. Hal ini akibat belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan para petani penggarap. Pengelolaan hutan rakyat juga masih memiliki kendala yakni diduga adanya permainan oleh oknum-oknum. Salah satunya adalah merubah kawasan hutan produktif menjadi lahan tebu
Mohammad Trijanto seharusnya pemerintah sudah bisa menangani permasalahan perhutanan sosial dan menggalakkan Reforma Agraria. Terlebih lagi provinsi Jawa Timur merupakan salah satu yang mempunyai perhutanan sosial yang luas.
“Seharus Pemprov Jatim sudah bisa menangani permasalahan yang sudah sejak lama belum ada penyelesaian antara masyarakat sekitar hutan dan pihak Perhutani sendiri,” Ujar Trijanto.
Pakta integritas yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Jatim ini sebagai salah satu bukti bahwa legislatif sebagai lembaga aspirasi masyarakat bisa mendengarkan permasalahan tanah perhutani. Selanjutnya permasalahan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dicarikan solusi.
“Saya rasa dalam hal ini para anggota dewan setidaknya bisa memberikan usulan dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera memecahkan dan memberi solusi atas masalah para petani penggarap ini”, pinta Trijanto.
Dalam pakta integritas tersebut menekankan terhadap pelaksanaan reforma Agraria tanpa adanya KKN. Selain itu juga meminta agar tidak ada lagi oknum yang menghalangi program perhutanan sosial.
Sementara itu, Pemprov Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi mengatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sangat mendukung dan memberi respon serta mengawal program reforma agraria agar cepat terlaksana. ( Rofik )
