BIDIK NEWS | MADIUN – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun merupakan salah satu UPT yang diusulkan untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Sebagai bentuk Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam mewujudkan satuan kerjanya untuk menuju WBK, pada Jumat (29/3/19), Tim Pokja Kanwil Kemenkumham Jatim melaksanakan kegiatan penguatan di Kanim Madiun.
Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan pembahasan Pembangunan ZI menuju WBK. RDK tersebut diselenggarakan di Aula Kanim Madiun. Kakanim Madiun Yusuf Umardani memimpin jajarannya mengikuti kegiatan tersebut.
Kadiv Keimigrasian Zakaria dan Kabag Program dan Humas Meirina Saeksi menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Turut juga mendampingi Kabid Inteldakim Wisnu Daru Fajar, dan Kasubag Humas dan Teknologi Informasi Ishadi Maja Prayitno.
Zakaria selaku Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, membawakan materi berkaitan dengan pembangunan ZI. Mulai dari dasar hukum, pengusulan, proses pembangunan, pembinaan hingga laporan dan evaluasi. Menurut Zakaria, pihaknya menekankan agar kepala UPT segera menerbitkan SK Tim Pembangunan ZI.
“Agar jelas tugas masing-masing. Karena pembangunan ZI ini sangat menyita waktu,” terangnya.
Zakaria menegaskan kepada jajarannya bahwa kegiatan ini menandakan bahwa pihaknya serius membangun ZI di satker yang telah ditunjuk. Apalagi Kanim Madiun sudah pernah dapat sertifikat ISO. Kalau sudah dapat ISO, harusnya bibit WBK sudah ada. jadi tinggal menyatukan tekad kembali untuk mewujudkan WBK di Kanim Madiun.
“Semoga pertemuan ini membawa semangat. Karena merupakan kebanggaan untuk Kanwil Kemenkumham Jatim,” harapnya.
Zakaria juga mengajak seluruh Pegawai Kanim Madiun untuk memahami apa yang disebut dengan Zona Integritas. Dia menjelaskan bahwa ZI adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK.
“ini yang betul-betul harus dipahami oleh seluruh pegawai, satu pegawai saja keluar dari komitmen jangan harap WBK dapat terwujud,” ajaknya.
Sementara itu, Meirina banyak membahas bagaimana mempersiapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kontestasi memperebutkan WBK. Mulai dari pengumpulan data dukung, pengisian LKE hingga menghadapi penilaian oleh MenPAN-RB. Sedangkan Wisnu selaku Kabid Inteldakim lebih membahas tentang penguatan pengawasan. (j4k)
