SURABAYA l bidik.news – Sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai menjadi kunci memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Pokja Wartawan Indrapura bertema Memperkuat Kolaborasi BUMD Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan UMKM Jawa Timur di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Timur, Selasa (30/6/2026).
Direktur Pemasaran Bank UMKM Jawa Timur, Agung Soeprihatmanto menjelaskan Bank UMKM Jatim terus memperkuat perannya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan sektor UMKM.
“Saat ini perseroan memiliki modal sekitar Rp442 miliar dengan komposisi kepemilikan terbesar berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 85,20 persen,” ujarnya.
Menurut Agung, Bank UMKM Jatim telah didukung 32 kantor cabang, 132 kantor kas, serta lebih dari 1.100 pegawai. Selain memperluas layanan keuangan yang inklusif, Bank UMKM juga membangun sinergi dengan berbagai BUMD, pemerintah daerah, hingga lembaga keuangan melalui penempatan dana, penyaluran kredit, dan digitalisasi layanan.
“Kolaborasi dengan Jamkrida Jatim menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sehingga mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Assistant Vice President Investor Relations Bank Jatim, Derry Widya Ariyanta, mengatakan Bank Jatim menargetkan menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) nomor satu di Indonesia melalui transformasi lima pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, optimalisasi ekosistem bisnis, pengembangan sumber daya manusia, transformasi digital, serta penguatan kelembagaan.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan sektor UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan yang semakin luas.
“Sinergi Bank Jatim, Bank UMKM, dan Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya memperkuat pembiayaan sektor UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” katanya.
Senada, Direktur PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto menjelaskan lembaga penjaminan memiliki peran strategis dalam membantu UMKM yang belum memiliki agunan memadai untuk memperoleh akses kredit perbankan.
Melalui skema penjaminan kredit, kata dia, Jamkrida Jatim memberikan jaminan hingga maksimal 75 persen dari nilai kredit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dengan mekanisme tersebut, pelaku UMKM yang layak usaha namun terbatas agunan tetap memiliki kesempatan memperoleh pembiayaan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jamkrida Jatim juga memaparkan rencana penguatan permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini modal dasar perusahaan sebesar Rp 600 miliar, sementara modal yang telah disetor pemerintah provinsi baru mencapai Rp180 miliar.
“Apabila memperoleh tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar, kapasitas penjaminan Jamkrida Jatim diproyeksikan meningkat hingga Rp4 triliun dengan potensi menjangkau sekitar 106.667 UMKM dan menyerap sekitar 320 ribu tenaga kerja,” terang dia.
Selain memperkuat struktur permodalan dan menjaga rasio penjaminan sesuai ketentuan OJK, tambahan modal tersebut juga membuka peluang perluasan wilayah operasional Jamkrida Jatim hingga tingkat nasional.
“Adapun sasaran penjaminan akan difokuskan pada sektor produktif, meliputi pertanian, industri, peternakan, perkebunan, serta perdagangan dan jasa sebagai sektor yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya.( Rofik )
