BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Guna mendapatkan data statistik yang akurat dibutuhkan kalaborasi dengan pelaku statistik . Untuk itu Forum Masyarakat Statistik (FMS) menggelar Lokakarya Nasional dengan tema ” Data Produksi Beras ” yang diselenggarakan di Hall Room Hotel Santika Banyuwangi, Selasa (10/04/2018).
Acara tersebut dihadiri Ketua FMS, Prof Bustanul Arifin (Mantan Kabulog) , Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono, Guru Besar IPB D.S Priyarsono, Deputi Ekonomi Bappenas Leonard Tampubolon dan Kepala BPS se-Jatim.
Ketua FMS, Prof Bustanul Arifin mengatakan, lokakarya FMS digelar di Banyuwangi sebagai apresiasi atas perkembangan daerah tersebut. Dan ini berdasarkan hasil keputusan rapat dari FMS, karena Banyuwangi menjadi magnet tersendiri bagi beberapa gerak keberhasilan , ”Banyuwangi sentra produksi beras sampai surplus. Ini selaras dengan tema yang kita angkat tentang pembenahan statistik data produksi beras,” ujar Bustanul Arifin. Menurutnya, FMS adalah lembaga yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi, dan pakar yang bertugas memberi pertimbangan berbagai aspek statistik kepada BPS ,” Dari pada hanya tau melalui berita, maka kita memutuskan untuk turun langsung ke Banyuwangi. Karena Banyuwangi merupakan wilayah kerja dari FMS Jatim,” tandasnya.Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, keberadaan Forum Masyarakat Statistik bisa meningkatkan kualitas data statistik yang akan berkorelasi kepengembangan daerah,
“Kami memvalidasi data statistik lalu membuatnya jadi data digital. Dengan begini semua orang bisa mengakses data warga miskin dan ikut membantu mengentaskannya lewat program-program seperti donasi makanan bergizi, beasiswa, bedah rumah dan sebagainya,” ujar Anas.
Sementara, Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling banyak memanfaatkan data ,” Data berfungsi sebagai informasi yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Ibaratnya kalau orang mengambil keputusan tanpa data ” bagaikan jalan di kegelapan ” . Dengan data baik rencana maupun hasil kebijakan lebih terukur,” kata Adi.
Selama ini, Banyuwangi dinilai obyektif terhadap data yang dihasilkan BPS. Datanya buruk atau baik tidak ada intervensi atas hasil tersebut ,
“Justru kalau ada hasil kurang menyenangkan, misalnya di satu kecamatan angka kemiskinannya tinggi, itu menjadi dasar perbaikan,” ucap Adi.(nng)
