SURABAYA l bidik.news – Gelombang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diperkirakan mencapai 1,53 juta orang pada 2026 menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengingatkan besarnya jumlah lulusan vokasi harus diikuti kebijakan yang mampu menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
“Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrean pencari kerja,” tegas Wara Renny, Selasa (07/07/2026).
Berdasarkan data pendidikan tahun ajaran 2025/2026, jumlah siswa kelas XII SMK di Indonesia mencapai sekitar 1.529.042 orang. Angka tersebut menjadi pendekatan jumlah lulusan SMK tahun 2026, sambil menunggu data resmi pemerintah.
Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebug, lulusan SMK merupakan tenaga kerja terampil yang dipersiapkan sejak awal untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya fokus meningkatkan jumlah lulusan tanpa memastikan tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
“SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang, meningkat sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Dari total 25,14 juta angkatan kerja, sebanyak 96,45 persen telah bekerja, sedangkan sekitar 892,64 ribu orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun turun menjadi 3,55 persen, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,78 persen.
Meski demikian, politisi senior yang akrab disapa Bunda Renny itu mengingatkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja harus dibarengi peningkatan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti masih dominannya sektor informal dibandingkan sektor formal.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita membutuhkan lebih banyak investasi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas,” katanya.
Bunda Renny juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pendidikan vokasi melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, perluasan program magang, sertifikasi kompetensi, hingga penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia usaha.
Menurutnya, sektor manufaktur, industri kreatif, ekonomi digital, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, hingga industri kesehatan merupakan sektor yang memiliki potensi besar menyerap lulusan SMK dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau kebutuhan industri dan kompetensi lulusan bisa dipertemukan, maka lulusan SMK tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah,” jelasnya.
Bunda Renny menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari rendahnya angka pengangguran semata, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
“Jawa Timur sudah menunjukkan tren yang baik dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. ( Rofik )
