SURABAYA l bidik.news— Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah Muhdi, resmi menyelesaikan rangkaian kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun.
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jatim ini menghimpun berbagai masukan strategis mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, hingga mitigasi dampak cuaca ekstrem.
Dorong Sinergi MBG, KDMP, dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Dari hasil dialog bersama warga di enam titik pelaksanaan reses, Abdullah Muhdi menyoroti pentingnya integrasi tata kelola Koperasi Desa (KDMP/Kopdes) dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelaksanaan program nasional tersebut harus secara aktif melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal agar memberikan dampak multidimensional bagi perekonomian daerah.
“Pola tata kelola KDMP dan MBG harus bersinergi dan wajib melibatkan masyarakat lokal. Goal utama dari keterlibatan ini adalah peningkatan kualitas ekonomi warga serta penguatan ketahanan pangan di tingkat tapak,” tegas Abdullah Muhdi yang akrab di sapa Gus Muhdi pada Rabu ( 5/8/2026).
Selain isu ekonomi desa, persoalan fenomena cuaca ekstrem dan kemarau panjang (El Nino) menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di wilayah pelosok pedesaan. Terbatasnya postur anggaran dan fiskal di tingkat pemerintah kabupaten/kota menuntut adanya intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gus Muhdi mendorong Pemprov Jatim untuk mengalokasikan skema bantuan darurat serta percepatan pembenahan infrastruktur pertanian.
“Masyarakat di bawah merasakan langsung dampak musim panas yang ekstrem ini. Karena fiskal di kabupaten/kota cukup terkoreksi, kami mendorong Pemprov Jatim menghadirkan bantuan nyata, baik berupa bantuan pangan/sembako maupun intervensi langsung. Selain itu, fasilitas irigasi pertanian yang masih sangat minim harus menjadi prioritas penanganan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim, Abdullah Muhdi menyatakan komit dan mendukung penuh implementasi Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintah pusat selama berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala yang ketat terhadap efektivitas manajemen dan capaian output program.
“Program prioritas Presiden sangat baik, seperti penguatan manajerial koperasi desa untuk advokasi dan penampungan hasil usaha warga. Namun, setiap skema anggaran harus memiliki target dan output yang jelas.
Jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian target, maka pengelolaan manajerial dan skema program harus dievaluasi secara total agar tidak menggerus fiskal negara tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Seluruh aspirasi yang telah dirangkum dari Dapil Nganjuk dan Madiun ini selanjutnya akan diperjuangkan Fraksi PKB dalam penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim serta pembahasan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ( Rofik )
