BLITAR – Ratusan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Para petani protes dan mendesak Bupati Blitar untuk tegas dalam melaksanakan reformasi agraria dan pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Blitar, Rabu (02/02/2022)
Koordinator FPPM Blitar, Mohammad Trijanto mengatakan bahwa diera pemerintahan Presiden Joko Widodo, reformasi agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Nawa Cita dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
“Untuk itu kami mendesak agar pelaksanaan Reformasi Agraria di Kabupaten Blitar diantaranya, Desa Bululawang Kecamatan Bakung, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, Desa Plumbangan Kecamatan Doko, Desa Semen Kecamatan Gandusari, Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, Desa Ampel Gading Kecamatan Selorejo, Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Desa Soso Kecamatan Gandusari dan dibeberapa daerah lainnya dapat segera dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, Trijanto juga menyampaikan ada enam tuntutan FPPM dalam aksi unjuk rasa ini, diantaranya Pemerintah Kabupaten Blitar seharusnya ikut mendukung program yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo serta mengalokasikan dana APBD untuk kepentingan program tersebut.
“Disamping itu, Kepolisian Resort Blitar juga harus mendukung terutama pemberantasan adanya dugaan mafia tanah sesuai instruksi Kapolri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Trijanto menegaskan akan mendukung terlaksananya Program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Namun demikian, yang terjadi dilapanagan patut diduga ada pihak-pihak mafia tanah dan mafia hutan yang berusaha menggagalkan program Nawa Cita Presiden Jokowi, agar mereka mendapatkan sewa tanah yang murah dengan hasil melimpah tanpa membayar pajak Negara.
“Untuk itu, kita terus mewujudkan terciptanya pemerintahan bersih, berwatak kerakyatan dan tuntutan keenam yaitu wujudkan keadilan secara merata,” pungkasnya. ( nyoto )
