M4BLITAR – Wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar M.Mudjib.SM tak kuasa membendung rasa harunya sehingga menitikkan air mata ketika puluhan perwakilan tenaga kerja kontrak kependidikan dan tenaga administratif Kesehatan dan pengajar di wilayah kabupten Blitar yang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Blitar di jalan kota baru kecamatan Kanigoro, Rabu (2/2/2022).
Kedatangan para pengabdi pemeritah yang menyandang status tenaga honorer ini, menyampaikan keluh kesah nasibnya, atas pengabdiannya yang rata-rata sudah puluhan tahun ini merasa terombang-ambing, bahkan nyaris pupus harapan, ketika mengetahui kebijakan Menpan di tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga kontrak.
“Terus terang saya begitu mendengar keluh kesah mereka sungguh saya sangat terharu, bahkan karena tidak kuat menahan iba saya sampai mengeluarkan air mata,” kata Mujib kepada awak media, seusai menerima kehadiran wakilan dari pegawai tenaga honorer.
Dikatakan Mujib, fenomena ini pihaknya berharap agar tenaga honorer di daerah itu diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bila tenaga mereka masih dibutuhkan dan kondisinya sekarang bekerja disejumlah (OPD) Pemkab Blitar.
“Ini kondisinya sangat memprihatinkan dan keberadaan saudara kita ini harus diperjuangkan, mengingat mereka yang tergabung dalam forum PTT Honorer K2 jumlahnya masih cukup banyak,” kata wakil rakyat yang berangkat dari Partai Gerindra ini.
Mujib menekankan, bila tenaga honorer di tahun 2023 bakal dihapus, maka pemerintah daerah hendaknya tidak lagi mengangkat tenaga honorer yang dapat membebani APBD.
Sebelumnya pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, status tenaga honorer akan selesai pada 2023.
Oleh karena itu, kata Tjahjo, tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah. Yang ada hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.
Sementara itu Heru Wibowo Koordinator tenaga honorer K2 usai menyampaikan aspirasinya di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Blitar kepada wartawan mengatakan, saat ini ada ratusan yang belum diakomodir oleh Pemkab Blitar.
PIhaknya berharap bila tenaga mereka masih diperlukan, hendaknya Bupati bisa memberikan solusi yang terbaik. “Kami berharap semua pegawai honorer di Kabupaten Blitar ini diangkat menjadi PPPK dengan kebijakan tidak melalui tes ujian,” katanya.
