Surabaya l bidik.news– Bank Jatim kembali menjadi sorotan publik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Mei lalu telah menetapkan susunan baru Direksi dan Komisaris. Namun alih-alih membawa angin segar, pergantian ini justru diwarnai berbagai pertanyaan publik, terutama di tengah bayang-bayang kasus kredit fiktif dan dugaan nepotisme di internal bank milik daerah ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa tantangan terbesar jajaran baru bukan sekadar mencetak laba, melainkan memulihkan kepercayaan publik yang telah terkikis. “Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tetapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. Direksi dan Komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” tegas Wara Sundari Renny Pramana, Selasa 10/6/2025.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga menggarisbawahi tiga tantangan utama yang kini membayangi langkah awal kepemimpinan baru Bank Jatim. Pertama soal Politisasi Jabatan dimana Masyarakat menangkap sinyal bahwa penunjukan pimpinan bank lebih condong pada kepentingan politik ketimbang integritas dan profesionalisme. Hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan. Kedua, Perlu ada informasi mengenai kondisi dan arah strategis Bank Jatim memperdalam keraguan publik. “Kurangnya keterbukaan atas hal ini menciptakan jarak antara manajemen dan para pemangku kepentingan terlebih BUMD Ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujar perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini.
Fraksi PDI Perjuangan juga melihat perlunya Transformasi Digital dalam pengelolaan sebuah Bank. Di era perbankan digital yang bergerak cepat, Bank Jatim dinilai masih belum maksimal dalam hal inovasi layanan. Hal ini bisa menjadi ancaman serius terhadap daya saing ke depan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bunda Renny mendorong Direksi dan Komisaris baru untuk segera mengambil langkah nyata. Mulai dari audit Internal dan Roadmap Pemulihan serta Komunikasi Proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur. Prinsip good corporate governance (GCG) harus ditegakkan secara konsisten. Termasuk keterbukaan dalam pemberian kredit UMKM, dan penempatan jabatan. “Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” sebutnya.
Menurut Politisi asli Kediri ini, profitabilitas bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan kepemimpinan baru Bank Jatim. Jauh lebih penting adalah kemampuan mereka mengembalikan kredibilitas institusi dan membuktikan bahwa bank daerah ini bisa dikelola secara profesional, terbuka, dan modern. “Masyarakat sedang menunggu pembuktian. Jangan sia-siakan momentum ini. Pulihkan kepercayaan publik, maka kejayaan Bank Jatim akan kembali,” tutup Bunda Renny. ( Rofik )
