SURABAYA l bidik.news – Fenomena La Nina yang cenderung mengakibatkan curah hujan pada musim penghujan tahun ini cukup tinggi di beberapa negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia khususnya di Jawa Timur.
Berdasarkan perkiraan BMKG puncak musim penghujan 2025 terjadi pada kisaran Januari hingga Februari mendatang. Oleh karena itu, ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim M Nasich Ashchal mengingatkan sekaligus mendorong Pemprov Jatim lebih proaktif untuk melakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya antisipasi dan mitigasi bencana yang bisa terjadi akibat curah hujan yang tinggi tersebut.
“Potensi banjir susulan atau pun genangan air yang cukup tinggi di beberapa daerah di Jatim yang menjadi langganan banjir perlu dilakukan antisipasi dan penanganan yang baik dari hulu ke hilir. Setiap permasalahan yang muncul dari hulu ke hilir harus dikaji dengan benar.
Kami mendorong Pemprov proaktif berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dan tentunya dengan BBWS untuk memastikan kesiapan antisipasi terjadinya banjir susulan,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (7/1/2025).
Menurut Lora Nasich sapaan akrabnya, penanganan banjir tidak bisa sepotong sepotong tetapi ini harus dilakukan secara tuntas dan komprehensif serta terintegrasi dengan baik. Permasalahan dari hulu ke hilir, ia mencontohkan dari hulunya itu ini erat kaitanya dengan potensi terjadinya penggundulan hutan atau pengembangan lahan untuk pembangunan baik pemukiman ataupun bangunan yang lain sehingga menyebabkan daerah resapan air menjadi berkurang secara maksimal.
“Akibatnya air yang mengalir ke sungai itu debitnya menjadi besar sehingga berpotensi menyebabkan banjir,” ucap politisi asal Bangkalan Madura ini.
Selanjutnya terkait permasalahn sungai, lanjut Lora Nasich diperlukan duduk bersama untuk bersinergi dalam usaha mencegah dan mengantisipasi terjadinya banjir. Bicara sungai berarti kita melibatkan beberapa pihak, mengingat sungai itu ada yang menjadi ranahnya BBWS Brantas maupun BBWS Bengawan Solo. Kemudian ada juga yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
“Makanya kita berharap ada kolaborasi antara BBWS, Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten maupun kota sehingga sinergitas ini perlu dilakukan untuk menghasilkan sebuah solusi yang terbaik,” harapnya.
Di sisi lain, masalah kebersihan sungai juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya banjir. Mengingat, masih banyak dijumpai adanya sampah alami seperti enceng gondok, bambu, ranting dan batang pohon tumbang yang dibiarkan masuk ke sungai. Bahkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai sehingga mereka membuang sampah rumah tangga ke sungai tanpa berpikir dampak yang bisa ditimbulkan seperti aliran sungai buntu dan menjadi dangkal sehingga mengakibatkan banjir.
“Potensi lain yang bisa timbul dalam permasalahan sungai sungai di Jatim adalah adanya penyempitan dan pendangkalan sungai. Kemudian tanggul yang kategorinya masuk kategori kritis, ini menjadi problematika yang luar biasa dalam penanganan banjir.” tegas Lora Nasich Ashchal.
Pihaknya juga mendorong perlunya duduk bersama dan mendorong Pemprov Jatim untuk lebih proaktif dan berkomunikasi lintas SKPD, seperti SDA dengan perhutanan dan seterusnya. Kemudian menjalin komunikasi lebih masif lagi dengan BBWS maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
Diskusi bersama problem atau permasalahan permasalah ini kita selesaikan bersama-sama, jangan sepotong-sepotong tidak bisa jalan sendiri sendiri. BBWS jalan sendiri, kemudian Pemprov jalan sendiri, pemerintah kabupaten/kota jalan sendiri dan seterusnya.
“Penanganan ini tidak bisa bersifat aksi dan reaksi, saat ada banjir baru ditangani. Lebih tepatnya kita harus berupaya melakukan pencegahan jangan sampai kemudian terjadi bencana baru kita eksekusi. Nah itu boros anggaran, berapapun anggarannya pasti habis. Tapi kalau kita upayakan pencegahan maka anggaran ini akan lebih efektif dan optimal kita perlu pahami bersama bahwa musim hujan ini terjadi setiap tahun, ini sesuatu yang sifatnya rutinitas maka di saat di mana musim ini belum terjadi ada upaya-upaya masif yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan,” katanya.
Diantara upaya-upaya pencegahan banjir yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan normalisasi sungai, penguatan dinding tanggung, himbauan dan sosialisasi ke masyarakat supaya lebih peduli lingkungan, peduli sungai dan lain sebagainya.
Senada, Khusnul Arif wakil ketua Komisi D DPRD Jatim menambahkan bahwa ada dua hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Yang pertama tentang kondisi cuaca di musim penghujan ini, pemprov perlu lebih diperhatikan tidak hanya berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau titik-titik rawan tetapi juga bagaimana secara langsung kondisi di masyarakat pun juga harus bisa terpantau karena imbas dari curah hujan yang tinggi ini bukan hanya menyangkut tentang titik-titik di daerah-daerah tertentu tetapi juga dia akan melebar ke wilayah-wilayah yang lain yang mungkin karena persoalan pengairan dan berbagai macam persoalan lainnya di daerah itu juga perlu mendapat perhatian lebih
“Dengan apa? tentunya dengan menginstruksikan kepada seluruh OPD yang terkait agar waspada betul terhadap cuaca ini,” jelas Arif sapaan akrabnya.
Kemudian yang kedua, terkait wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi yang hampir merata di seluruh Jatim. Pihaknya mengetahui dari Dinas Peternakan sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan supaya penyakit PMK ini tidak semakin meluas. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana aktif di dalam memberikan informasi atau mensosialisasikan tentang vaksin atau upaya penanganan yang bisa dilakukan jika mengetahui ada gejala PMK pada ternak sehingga tidak sampai menjadi lebih parah bahkan sampai mati.
“Saya kira sosialisasi massiv itu perlu dilakukan, selain juga terus memberikan pembekalan atau semacam pengetahuan terbaharukan tentang bagaimana eternak itu bisa sehat, bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Dua hal ini saya kira yang perlu kita dorong supaya Pemprov melalui Pj Gubernur untuk tidak kemudian mengabaikan hal ini. Dalam tanda petik bahwa Jawa Timur kalau mau dibilang ya tidak dalam kondisi baik-baik saja, sehingga perlu diperhatikan lebih serius oleh Pemprov Jatim,” pungkas Khusnul Arif. ( Rofik )
