SURABAYA l bidik.news – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Abdullah Muhdi, atau yang akrab disapa Gus Muhdi, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas institusi Kepolisian di bawah komando Kapolri dalam memberantas peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Gus Muhdi menyoroti dua isu utama yang kini menjadi ancaman serius , kerawanan penyelundupan melalui jalur perairan dan munculnya modus baru peredaran narkoba melalui cairan rokok elektrik.
Soroti Jalur Perairan dan Modus Narkoba Cair
Berdasarkan data dan evaluasi bersama, Gus Muhdi mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan dan kawasan pesisir kerap menjadi pintu masuk utama bagi sindikat narkoba.
“Sindikat ini menyelundupkan narkoba melalui perairan-perairan kecil. Bahkan, ada temuan pengungkapan barang bukti dari luar negeri yang jumlahnya hampir mencapai 100 ton. Langkah tegas Kapolri untuk menyasar sarang-sarang narkoba ini sangat saya dukung penuh,” tegas Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim pada Senen ( 19/10/2026 ).
Selain jalur masuk, hal yang paling meresahkan saat ini adalah inovasi kejahatan para bandar yang memanfaatkan tren rokok elektrik. Sindikat narkoba kini mengolah bahan baku narkotika dan psikotropika ke dalam bentuk liquid atau cairan vape.
“Bandar-bandar ini bergerak murni karena motif ekonomi. Mereka memiliki bahan baku dan mengolahnya menjadi apa saja asal laku di pasaran, termasuk menjadi cairan vape. Logika bisnis bandar ini tidak mau tahu apakah masyarakat akan mati, kecanduan, atau berujung pada tindakan kriminal seperti mencuri atau membegal. Ini sangat kurang ajar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Muhdi mengklarifikasi bahwa pelarangan tidak ditujukan pada penggunaan vape secara umum, melainkan secara spesifik pada produk yang terindikasi mengandung psikotropika. Jika tidak ditindak tegas, masyarakat berisiko mengonsumsi narkotika secara bebas tanpa menyadarinya.
Gus Muhdi menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh bersifat tematik atau musiman, melainkan harus berkelanjutan (continuity). Selain itu, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aspek penindakan hukum semata.
Senada dengan visi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Brigjen Pol. Budi Mulyanto, S.I.K., M.H., penguatan juga harus dilakukan melalui upaya pencegahan, edukasi masif kepada pelajar dan mahasiswa, serta memandang penyalahguna narkoba sebagai korban yang hak pemulihannya harus dipenuhi melalui proses rehabilitasi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gus Muhdi menegaskan kesiapan DPRD Jawa Timur untuk berkolaborasi dengan Kepolisian, BNN, dan seluruh elemen masyarakat.
“Polri dan BNN tidak bisa bekerja sendirian. Kita butuh kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban. Di sisi lain, insan pers juga memiliki peran sangat krusial untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada publik,” jelasnya.
Gus Muhdi meyakini bahwa kolaborasi antarlembaga di mana legislatif menyusun regulasi, Polri dan BNN melakukan penindakan, serta tokoh masyarakat dan pers memberikan edukasi akan menciptakan ekosistem yang kuat dalam melawan narkoba.
“Poin pentingnya adalah, jika masyarakat Jawa Timur berhasil bersih dan bebas dari narkoba, maka cita-cita mewujudkan Indonesia Emas akan benar-benar tercipta,” pungkasnya.( Rofik )
