GRESIK | BIDIK.NEWS– DPRD Gresik mendorong pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di setiap desa. Hal itu agar perannya sebagai penggerak perekonomian di desa bisa diwujudkan.
Hal itu terungkap dalam Focus Grous Discussion (FGD) yang digelar DPRD Gresik di pendopo Kecamatan Manyar, Gresik, Kamis (8/9).
FGD yang dipandu Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Supandi, SE, MM itu menghadirkan 3 anggota DPRD Gresik sebagai narasumber, Mereka adalah H Mahmud, SE, anggota Komisi III dari Fraksi NasDem; Hj Hudaifah, SH, anggota Komisi I dari Fraksi PKB; dan anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Lusi Kustinah, SSos.
Dalam FGD yang diikuti para pengelola BUMDes dyang tersebar di 23 desa , pada Kecamatan Manyar , Mahmud banyak men-support dan memberikan harapan agar keberadaan BUMDes di desa-desa mampu memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan sektor perekonomian, minimal di desa masing-masing.
“BUMDes di desa-desa itu usahanya maju dan berkembang, maka akan membantu mengembang sektor ekonomi di seluruh kabupaten Gresik. Karena itu, ayo semangat mengembangkan usaha yang dikelola BUMDes. Kalau ada masalah atau kesulitan, sampaikan kami di dewan (DPRD Gresik, Red), kami akan bantu mencarikan solusinya,” ungkap Mahmud yang disambut senyum sumringah peserta FGD.
Dikatakan, BUMDes memiliki peran penting untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian di desa. Asal, pengelolaannya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, ia yakin BUMDes bisa berkembang. Pasalnya, banyak sektor ekonomi yang bisa digarap sebagai ladang usaha atau bisnis di desa.
Banyak sektor bisnis yang bisa digarap, misalnya pada sekot-sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan pabrik atau perusahaan di desa dan sekitarnya. Itu merupakan peluang bisnis yang bisa diambil untuk mengembangkan BUMDes. Karena itu, lanjutnya, perkuat kerja sama dengan banyak pihak yang memungkinkan terjadinya sinergi bisnis.
“Gak usah sungkan-sungkan ya. Sampaikan saja kalau ada permasalahan atau kesulitan yang membutuhkan bantuan kami. Kami siap membantu,” tandas Mahmud.
Hj Hudaifah, SH, anggota Komisi I dari Fraksi PKB yang juga hadir sebagai narasumber lebih banyak memompa semengat para pengelola BUMDes agar bisa cepat berkembang. Menurut dia, untuk mempercepat pengembangan pengelolaan BUMDes, perlu dijalin kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya memiliki orientasi bisnis. Seperti badan usaha lainnya, BUMDes juga memiliki peluang sama dalam berkontribusi di bidang penguatan sektor ekonomi.
“Pupuklah semangat untuk mengembangkan BUMDes yang Bapak-Ibu Kelola. Dan, satu hal jangan dilupakan, penampilan juga harus dijaga. Misal dalam hal berpakaian. Kalau ketemu dengan mitra bisnis ya pakailah pakaian yang bagus dan bersepatu, biar bisa meyakinkan mitra bisnisnya. Jangan pakai sandal,” ujarnya, seraya menambahkan, kerja keras penuh keuletan perlu dilakukan para pengelola BUMDes agar sebagai salah satu penggerak perekonomian di desa, peran konkretnya bisa dirasakan masyarakat.
Sementara Lusi Kustinah, SSos, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar (FPG), lebih banyak menyampaikan seputar pentingnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Dikatakan, masalah pengelolaan keuangan di BUMDes harus bisa diakses oleh masyarakat secara mudah.
“Tidak perlu ada yang disembunyikan. Lakukan secara transparan dan berbasis kas, sehingga semua pengeluaran dan pemasukan harus tercatat. Semua arus kas harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (ali)
