BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Puluhan Warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran kembali menggelar aksi demo di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (25/02).
Aksi yang digelar kali ini mendesak kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna meneliti dan menyelidiki pengelolaan Tambang Emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Salah seorang orator, Zaenal Arifin mengatakan, kedatangannya di kantor DPRD Banyuwangi kali ini, menuntut kepada pihak DPRD untuk melakukan yang terbaik, menunjukkan bahwa DPRD punya kekuatan untuk memaksa sebuah perusahaan pengelola tambang emas yang beroperasi di Banyuwangi, agar bisa mentaati peraturan yang ada.
“Kami mendasak agar DPRD membuat Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana tambang emas yang ada di Gunung Tumpang Pitu,” ucap Ari sapaan akrab Zaenal Arifin.
Selain itu massa juga menanyakan terkait gagalnya rencana agenda rapat antara DPRD Banyuwangi dengan manajemen PT. Merdeko Cooper Gold dan PT. BSI selaku pengelola tambang emas Tumpang Pitu.
“Hari ini kami ingin memastikan, apakah ada pertemuan, kalau memang tidak ada pertemuan, berarti PT. BSI selaku pengelola tambang emas Tumpang Pitu selalu ingkar janji,” cetusnya.
Sementara, pejuang perempuan yang gigih menolak pertambangan Tumpang Pitu, Nurul Aini mengaku sebagai korban dari tambang emas Tumpang Pitu, karena itu dia menuntut pertambangan itu tidak boleh ada di Kecamatan Pesanggaran.
“Gunung Tumpang Pitu itu bentengnya pulau jawa, nanti kalau gunung Tumpang Pitu itu habis, maka kalau pergeseran wilayah juga akan habis, mau ditaruh dimana warga disana. Aku mohon semua yang ada di DPRD ini turut bertanggung jawab, aku mau mengadu kepada siapa, berapa kali aku ke Bupati, semua pada bersembunyi,” kata Nurul Aini.
Dengan nada lantang, dia heran tiba-tiba dulu diizinkan ada pertambangan, sedangkan warga sekitar banyak yang tidak mengetahui.
“Sebenarnya Bupati yang jadi biang kerok masalah ini, mana Bupati yang mau menemui warga, mana Bupati yang mau bertanggung jawab. Sudah berkali-berkali aku mengadu ke Bupati, tolong diselesaikan masalah ini, karena dengan adanya tambang emas itu, dua Kecamatan akan dijadikan tumbal,” ungkapnya.
Usai orasi, massa akhirnya ditemui oleh sejumlah anggota dewan untuk dilakukan dengar pendapat, diantaranya M. Basir (Fraksi PPP), I Made Swastika (Fraksi PDI Perjuangan), dan Andik Purwanto (Fraksi Partai Gerindra.
Menanggapi hal itu, M. Basir mengatakan, sejak awal Fraksi PPP konsis menjadi inisiator pembentukan Pansus terkait keberadaan PT. BSI di Banyuwangi. Meskipun terdiri dari hanya empat anggota, FPPP tetap solid menolak adanya pertambangan emas.
“Saya tidak mau berbicara masalah golden share dan lain sebagainya karena prosesnya dari awal sudah salah, dan nggak becus, lahan penggantinya nggak jelas, dan PT. BSI harus hengkang dari bumi Banyuwangi,” ungkap M. Basir
Ketika ditanya terkait gagalnya pertemuan antara DPRD dan PT. BSI untuk yang kedua kalinya, M. Basir menyampaikan, bahwa pihaknya hanya sebagai anggota, tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melaporkan kepada pimpinan.(nng/swr)
