SURABAYA– Dampak Covid-19 sangat luar biasa. Bukan saja berdampak buruk terhadap manusia, namun sejumlah sektor yang menjadi penghidupan manusia seperti industri transportasi angkutan penyeberangan laut pun juga terkena imbasnya. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa ada campur tangan dan perhatian dari pemerintah. Sangat dimungkinkan jasa angkutan penyeberangan antar pulau akan terpuruk.
Seperti yang saat ini dirasakan maskapai pelayaran PT. Dharma Lautan Utama (DLU). Dimana moda transportasi laut ini memastikan pelayanan logistik tetap beroperasi meskipun terus merugi.
kondisi ini kian diperparah dengan tidak adanya ‘diskon’ terhadap beberapa kebijakan yang menyertai operasional angkutan penyeberangan.
Hal ini dilontarkan Direktur Utama PT DLU, Erwin Poedjono kepada wartawan dikantornya, Rabu (20/5/2020) petang. Dikatakannya, seharusnya pemerintah memberikan relaksasi melalui beberapa kebijakan yang bisa meringankan beban operasional angkutan penyeberangan.
Beban operasional angkutan penyeberangan, lanjutnya, saat ini terpaku pada penyaluran bahan bakar yang masih cenderung mematok harga selangit. Padahal, menyusul anjloknya harga minyak dunia, seharusnya diikuti suplai bahan bakar dengan harga yang disesuaikan kondisi keekonomiannya.
“Seharusnya harga BBM juga turun, ternyata tidak. Karena kebutuhan kami adalah bahan bakar industri, bukan bahan bakar konsumsi, khususnya solar,” ujar Erwin.
Sedangkan Khoiri Soetomo, Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menambahkan, masalah angkutan penyeberangan tidak hanya terbebani pada urusan bahan bakar. Meski hal itu masih menjadi komponen penting penyumbang cost terbesar dari transportasi. Meski belum bisa mengkompensasi penurunan pendapatan secara keseluruhan, namun penurunan BBM akan dapat membantu operasional kapal.
“Setidaknya, bisa menjadi transfusi untuk membuat kami sedikit bernapas,” ujar Khoiri Soetomo.
Khoiri menekankan, relaksasi di sektor industri, seharusnya juga menyasar perusahaan pelayaran, utamanya moda transportasi laut angkutan penyeberangan. Namun realisasinya, peruntukan relaksasi masih terfokus pada industri manufaktur dan pariwisata.
“Padahal, industri transportasi yang palng terdampak, apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak menentu ini. Akibatnya, terjadi penurunan antara 30-40%,” ujar Khoiri.
Khoiri juga mengkritisi beberapa ganjalan perusahaan pelayaran dalam pengembangan operasional kapal. Seperti tingginya biaya pelabuhan yang seharusnya diturunkan. Sekaligus penghapusan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk di antaranya tax holiday yang semestinya dibebaskan dari pajak.
“Karena, pajak yang dikenakan kepada perusahaan pelayaran adalah pajak final. Pajak ini dihitung dari pendapatan, bukan dari keuntungan. Sehingga, ketika perusahaan merugi, tetap dikenakan pajak tersebut,” tegasnya.
Sementara Bambang Haryo Soekartono, Dewan Penasehat PT DLU dan Ketua Transportasi Jatim mengatakan, transportasi laut adalah moda yang tak sekadar sebagai angkutan orang dan barang. Melainkan bagian dari pembangunan infrastruktur. Alasannya, selain memiliki keunikan, moda transportasi laut ini sangat berbeda dengan angkutan lainnya.
“Tidak bisa disamakan. Karena, moda transportasi laut, apalagi angkutan penyeberangan memiliki beban tanggung jawab yang tinggi dibanding sarana transportasi sejenis,” kata Bambang Haryo.
Moda ini, lanjut Bambang Haryo, sangat strategis sebagai penunjang distribusi orang dan barang di seluruh kepulauan nusantara. Karenanya, transportasi laut yang berbeda dengan transportasi darat ini tidak boleh terputus perannya.
“Maka dari itu tidak boleh terganggu. Ibarat jembatan, jika ada yang mengganggu lintasannya, gangguan itu yang mestinya disingkirkan. Bukan jembatannya yang diputus,” pungkasnya.
